RADAR JOGJA – Komisi Informasi Daerah DIJ memberikan anugerah kepada instansi, badan publik dan individu yang memiliki kontribusi dalam Keterbukaan Informasi Publik DIJ. Di antaranya kepada Eko Suwanto.

Ketua Komisi A DPRD DIJ itu mendapat anugerah untuk kategori apresiasi tokoh. Eko Suwanto Dianugerahi Penghargaan Sebagai Tokoh Keterbukaan Informasi Publik DIJ 2020.

“Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIJ mendapat anugerah kategori apresiasi tokoh ini diberikan karena penghargaan ini diberikan karena jasa beliau sebagai Ketua Komisi A dan sekaligus Ketua Pansus untuk memperjuangkan lahirnya Perda DIJ tentang keterbukaan informasi publik,” kata Ketua Komisi Informasi Daerah DIJ Moh. Hasyim di Grand Keisha Jogja, Kamis (10/12).

Moh Hasyim menyatakan, kegiatan penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2020 dilaksanakan dengan memenuhi protokol kesehatan secara ketat. Juga disiarkan secara langsung lewat daring, termasuk kehadiran Wakil Gubernur DIJ Paku Alam X yang menyampaikan sambutan secara khusus.

Eko Suwanto Ketua Komisi A DPRD DIJ mengapresiasi adanya penghargaan dan apresiasi kepada badan publik serta tokoh Keterbukaan Informasi Publik DIJ. Menurut dia, kepercayaan apresiasi sebagai Tokoh Keterbukaan Informasi Publik DIJ 2020 ini jelas membuatnya harus makin bekerja keras. “Harus menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk mengajak masyarakat mengajak Pemerintah Daerah yang pertama jujur, kedua terbuka terhadap informasi untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan oleh masyarakat,” katanya.

Masyarakat, tambah dia, ingin akses atas semua informasi baik kebijakan Pemprov DIJ maupun APBD dan Danais. “Tugas kami mendorong Pemprov DIJ semakin jujur dan terbuka layani informasi bagi masyarakat,“ kata Eko Suwanto.

Selama ini, sebagai Ketua Komisi A DPRD DIJ dari Fraksi PDI Perjuangan itu, mendorong hadirnya keterbukaan informasi publik agar terwujud zero tolerance for corruption atau tumbuh semangat anti korupsi dengan keterbukaan bersama-sama melawan tindak kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kewenangan dan lain-lain.

“Perda Keterbukaan Informasi Publik itu ke depan ada tiga hal yang ingin dicapai bersama-sama yang pertama, yaitu masyarakat bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya atas informasi yang diperlukan. Kedua, Keterbukaan Informasi Publik mendorong kejujuran dan sekaligus keterbukaan transparansi bagi badan publik dan yang Ketiga, dengan terbuka dan jujur akan memperluas akses informasi bagi masyarakat,” jelasnya.

Menurut dia, bersama-sama mewujudkan zero tolerance for corruption di Jogjakarta harapannya bisa menumbuhkan spirit antikorupsi dengan keterbukaan. “Bersama-sama melawan tindak kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kewenangan dan lain-lain,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Jogja itu.

Eko Suwanto menjelaskan terkait rancangan Perda tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah selesai dibahas di DPRD dan itu merupakan inisiatif dari DPRD yang diprakarsai oleh Komisi A dalam waktu dekat segera bisa diundangkan.

Penghargaan yang diberikan, menurut Eko, jelas jadi tanggung jawab di pundaknya semakin berat. “Saya mengajak seluruh masyarakat untuk sama-sama berkomitmen mewujudkan hak akses Keterbukaan Informasi Publik dari badan publik yang ada di DIJ maupun instansi vertikal yang ada di DIJ,” kata Eko.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIJ Rony Primanto Hari menambahkan, adanya keterbukaan informasi, masyarakat jadi tahu kinerja atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga publik itu seperti apa.

Di era transparansi ini akan memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Adanya informasi-informasi yang disampaikan, masyarakat lebih percaya pada kegiatan atau program-program yang dilakukan oleh badan publik. “Kami harapkan partisipasi masyarakat dalam mengawal proses proses kegiatan pembangunan masyarakat juga ikut bisa berpartisipasi dalam memberikan masukan kritik maupun saran pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh badan publik,” kata Rony.

Berdasarkan Laporan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi pada Badan Publik di DIJ 2020 dikerjakan pelaksanaannya dengan melibatkan beberapa tokoh pegiat keterbukaan informasi publik dari beberapa instansi di luar KID DIJ. Sejumlah stake holder berasal dari lembaga perguruan tinggi, Universitas Aisyiyah Yogyakarta (UNISA), Program Studi Komunikasi Universitas Gadjah Mada, Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, dan Klinik Keterbukaan Informasi Universitas Islam Indonesia).

Ada juga lembaga penelitian (Balai Pengembangan SDM dan Penelitian (BPSDMP), dan juga dari Civil Society Organization/CSO (IDEA Yogyakarta, Masyarakat Peduli Media, dan Combine Resource Institution).

Moh Hasyim menyebutkan, lembaga dan inividu tersebut berperan aktif dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, sejak merumuskan instrumen penilaian sampai melakukan penilaian. Tahapan penilaian dan bobotnya untuk melakukan pemeringkatan meliputi, self assessment questionnaire (SAQ) 30 persen, verifikasi website 35 persen dan uji akses 35 persen.Uji akses 2020 dilakukan dengan melakukan permohonan informasi publik secara riil kepada Badan Publik melalui email yang dicantumkan dalam SAQ. “Pelibatan individu dan lembaga terkait untuk menjaga objektivitas juga secara umum untuk meningkatkan kualitas monev,” kata Moh Hasyim. (pra)

Jogja Utama