RADAR JOGJA – Dana hibah pariwisata dari Kemenparekraf dalam proses pencairan oleh Pemkot Jogja. Dana tersebut diperuntukkan bagi pelaku usaha hotel dan restoran.

Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Jogja Kadri Renggono mengatakan, ditargetkan pekan ini dana sudah bisa diterima oleh masing-masing hotel dan restoran yang telah ditetapkan sebagai penerima. “Nilai tertinggi yang diterima industri pariwisata adalah Rp 1 miliar, dan terendah ratusan ribu rupiah,” katanya Senin (7/12).

Kadri menjelaskan jumlah dana hibah pariwisata yang diterima oleh tiap pelaku hotel dan restoran tersebut bervariasi. Adapun nominal tertinggi ada satu hotel yang bisa memperoleh sebesar Rp 1 miliar. “Tapi ada juga yang hanya menerima kurang dari Rp 1 juta,” ujarnya.

Kenapa bervariasi? Ini karena nominal yang diterima berdasarkan sumbangsih pajak yang telah disetorkan ke pemerintah. “Terkait penggunaan dana hibah pariwisata, ini menjadi kewenangan penuh bagi penerima sepanjang menunjang operasional,” jelasnya.

Sehingga, penggunaan dana hibah pariwisata dia menyebut bisa dimanfaatkan untuk membayar gaji pegawai, menyiapkan prasarana, memeprkuat pemasaran dan lain sebagainya. Terkait penggunaan dan ini juga diwajibkan ada pelaporan pemanfaatannya. “Misal untuk gaji pegawai, bukti pembayarannya harus disertakan,” terangnya.

Adapun, total hibah pariwisata yang diterima Kota Jogja mencapai sekitar Rp 33 miliar. Sebanyak 70 persen di antaranya diperuntukkan bagi hotel dan restoran, dan sisanya 30 persen dikelola oleh Dinas Pariwisata. Khusus bagi pelaku hotel dan restoran, semula terdapat 315 usaha yang lolos administrasi. Akan tetapi setelah dilakukan verifikasi oleh Inspektorat, hanya 292 usaha yang berhak menerima. “Ada beberapa yang layak itu namun pemberkasannya terlambat. Sedang kami koordinasikan apakah masih bisa diusulkan lagi atau tidak,” tambahnya.

Ketua BPD PHRI DIJ, Deddy Pranowo Eryono mengklaim dana hibah ini sangat dibutuhkan oleh para pengelola hotel. Setidaknya untuk membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Pun jika masih tersisa dana tersebut dapat digunakan untuk membayar gaji karyawan, hingga BPJS. “Semua harus ada pertanggungjawaban karena ini dana hibah, harus ada laporan ke pemerintah daerah,” katanya.

Menurut dia, bantuan dana hibah ini bisa menjadi pelecut karena bisa mengurangi beban operasional yang selama ini juga ikut terdampak pandemi Covid-19. Pun hotel yang masuk kriteria dapat bantuan tersebut harus memenuhi persyaratan mulai dari memiliki tanda daftar usaha pariwisata hingga memiliki bukti pembayaran pajak pada 2019. “Hotel dan restoran di DIJ kurang lebih ada 500-an. Semua layak mendapatkan bantuan, tapi diprioritaskan yang memenuhi syarat itu,” tambahnya. (wia/pra)

Jogja Utama