RADAR JOGJA – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian lakukan Konsultasi Publik Implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di DIJ. Kali ini Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja Klaster Tata Ruang, Pertanahan, PSN, PUPR, Transportasi, Kawasan Ekonomi Khusus, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Informasi Geospasial.

Deputi Bidang Koordinasi kerjasama Ekonomi Internasional Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI Rizal Affandi Lukman menjelaskan, acara serap aspirasi menjadi sangat penting. Untuk mendapatkan aspirasi dari pemangku kepentingan bagi aturan turunan UU Cipta Kerja. Mulai dari Perpres hingga Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebelum diterbitkan. Saat ini, dari 40 RPP yang akan diterbitkan, 30 di antaranya sudah siap. “Serap aspirasi diikuti kalangan masyarakat, pemda dan akademisi,” jelas Rizal dalam kegiatan yang digelar di Grand Mercure Rabu (2/12).

Diterbitkannya UU Cipta kerja, lanjut Rizal, adalah langkah untuk melakukan transformasi ekonomi yang memiliki regulasi tinggi. Disebutkan, di Indonesia terdapat 43 ribu peraturan, 16 ribu di antaranya adalah regulasi di tingkat daerah. Karena itu, UU Cipta Kerja ada untuk mensingkronisasikan 78 UU yang sudah ada sebelumnya.

Menurut dia, urgensi dari UU Cipta Kerja adalah untuk lepas dari Middle Income Trap (MIT). Yakni situasi negara berpendapatan menengah gagal take off menjadi negara berpendapatan tinggi. Jika negara terjebak dalam MIT, akan mengakibatkan daya saing lemah. Pada Juli 2020, Indonesia termasuk dalam kategori negara berpendapatan menengah atas. Namun saat ini, Indonesia tengah menghadapi tantangan MIT. Untuk itu, UU Cipta Kerja sangat penting dalam transformasi ekonomi. Guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan masih sehingga Indonesia terhindar dari MIT.

Secara nasional, ekonomi Indonesia kuartal pertama mencapai 2,97 persen. Hanya saja pada kuartal kedua turun hingga -5,32 persen. Hal tersebut terjadi karena adanya pembatasan aktivitas saat pandemi Covid-19. Sedangkan pada kuartal ketiga, perekonomian Indonesia mulai mengalami kenaikan meskipun masih pada -3,49 persen.

Menurut Rizal, UU Cipta Kerja mendorong penciptaan lapangan kerja dan memudahkan pembukaan usaha baru. Sekaligus memulihkan perekonomian pasca-pandemi Covid-19. Saat ini, fakta menunjukkan lebih dari 10 juta orang membutuhkan pekerjaan dan terus bertambah setiap tahunnya. Sedangkan dari 64,19 juta UMKM yang ada di Indonesia, kurang lebih 64,13 juta adalah UMK yang sebagian besar di sektor informasi. “Sehingga perlu didorong untuk bertransformasi menjadi formal,” tambahnya.

Selama ini, regulasi yang ada adalah permasalahan perizinan yang rumit dan banyaknya regulasi pusat dan daerah yang mengatur sektor. menyebabkan disharmoni, tumpang tindih, tidak operasional dan sektoral. Karena itu, substansi dengan adanya UU Cipta Kerja adalah peningkatan ekosistem investasi, perizinan berusaha, ketenagakerjaan, dukungan UMKM, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan tanah, kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat dan percepatan PSN, administrasi pemerintahan serta pengenaan sanksi. Yang mana, UU Cipta Kerja memiliki manfaat mendorong penciptaan lapangan kerja, memudahkan pembukaan usaha baru, dan mendukung pemberantasan korupsi.

Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov DIJ Tri Saktiana menuturkan, ekonomi di DIJ pasca-pandemi mulai melambat. Terlebih bidang pendidikan dan pariwisata. Hanya saja, bidang pertanian dan industri pengolahan tumbuh cukup normal. “Perekonomian di DIJ ibarat empat baling-baling pesawat. Dua baling-baling melambat, namun dua lainnya masih normal,” kata Tri. (*/eno/pra)

Jogja Utama