RADAR JOGJA – Dalam UU Cipta Kerja, terdapat berbagai terobosan kebijakan penataan ruang yang ditargetkan untuk mendorong kemudahan berinvestasi dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan. Mengingat UU Cipta Kerja adalah langkah strategis pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Salah satunya diakibatkan oleh tumpang tindih dan kompleksnya pengaturan penataan ruang.

Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Abdul Kamarzuki menjelaskan, melalui UU Cipta Kerja Klaster Tata Ruang, pemerintah ingin masyarakat mulai memahami tata ruang. Nantinya, pemerintah daerah wajib menyediakan tata ruang digital dan sesuai standar.

Kamarzuki menuturkan, jika kewenangan daerah tidaklah dicabut. Hanya saja, ada pembatasan waktu setelah adanya UU Cipta Kerja. Seperti rencana detail tata ruang (RDTR) yang mana percepatan penetapan oleh petaturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam waktu 1 bulan. “Namun jika dalam waktu yang ditentukan tidak bisa ditetapkan, RDTR akan diambil alih oleh peraturan pusat dalam hal ini adalah Perpres,” jelas Kamarzuki Rabu (2/12).

Selain itu, percepatan penetapan rencana tata ruang wilayan (RTRW) Kabupaten/Kota akan ditetapkan dengan Perda Provinsi/Kabupaten/Kota dalam waktu dua bulan. Jika gagal, akan diberikan waktu satu bulan untuk RTRW ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota. Namun jika tidak bisa ditetapkan kembali, maka dalam waktu satu bulan berikutnya RTRW akan ditetapkan dengan Perpres.

Ke depan, kata Kamarzuki, tidak akan ada lagi Perda terkait rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K). Nantinya, RZWP3K akan diintegrasikan ke dala RTRW Provinsi yang ditetapkan melalui Perda/Perkada/Perpres. Sementara untuk rencana tata ruang laut (RTRL) akan diintegrasikan ke dalam RTRWN yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Sedangkan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) akan diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN). “Ditetapkan melalui Perpres,” jelas Kamarzuki. (*/eno/pra)

Jogja Utama