RADAR JOGJA – Lonjakan kasus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam lingkungan kantor cukup signifikan. Merespon hal tersebut,┬áBidang Penegakan Hukum Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pemprov DIJ mulai menyasar wilayah perkantoran. Tak hanya swasta tapi juga kantor instansi pemerintah.

Kepala Satpol PP DIJ Noviar Rahmad memastikan pemeriksaan berlangsung intens. Evaluasi sebelumnya ditemukan pelanggaran protokol kesehatan (prokes). Mulai dari pemakaian masker, physical distancing maupun mencuci tangan.

“Setiap hari melakukan pengecekan prokes. Baik dengan razia maupun supervisi mengecek ke lapangan. Perkantoran ini cukup rawan, karena beberapa kasus sudah menjadi klaster,” jelasnya, ditemui di Bangsal Kepatihan Pemprov DIJ, Selasa (24/11).

Pengecekan tak hanya menyasar perkantoran. Lokasi usaha juga menjadi fokus pengecekan prokes Covid-19. Guna mengoptimalkan pengawasan, pihaknya menurunkan 459 personel setiap harinya.
Noviar mengakui penerapan prokes Covid-19 belum konsisten. Dia tak ingin pengajuan prokes Covid-19 hanya sebatas persyaratan rekomendasi operasional semata. Penerapan harus berjalan disiplin dan tegas.

“Akan kami datangi setiap kantor apakah prokes sudah diterapkan, mulai dari cuci tangan, tanda jarak apakah sudah terimplementasi. Kadang sudah sudah ajukan prokes tapi penerapan tidak optimal,” bebernya.

Terkait sanksi, Gakkum Gugus Tugas Covid-19 DIJ mengacu pada Peraturan Gubernur DIJ Nomor 77 Tahun 2020. Sanksi diterapkan bertahap sesuai jenis pelanggaran. Mulai dari peringatan lisan, peringatan tertulis, pembinaan hingga penutupan sementara.

Tercatat Gakkum Gugus Tugas Pemprov DIJ telah menerbitkan 54 surat peringatan (SP) 1 kepada pemilik usaha. Adapula 14 SP 2, 12 teguran tertulis dan 26 teguran lisan. Seluruh diketahui melanggar prokes Covid-19.

“Faktanya memang masih ada pelanggaran prokes. Untuk weekend, Sabtu dan Minggu kami pengawasan di 64 titik. Khususnya objek wisata alam seperti, pantai, gunung hingga Waduk Sermo,” ujarnya. (dwi/tif)

Jogja Utama