RADAR JOGJA – Organisasi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori Usia 35 Plus (GTKHNK35) meminta Pemprov dan DPRD DIJ untuk memberi dukungan terkait tuntutan pengangkatan status guru honorer non kategori menjadi aparatur sipil negara (ASN). Humas GTKHN35 Yuda Sutawa mengatakan, tuntutan itu akan disampaikan kepada presiden dalam rapat koordinasi nasional di Jakarta, 20 Februari 2021.

Pihaknya mendesak presiden untuk menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait guru honorer dengan usia 35 tahun ke atas. Pengabdian guru honorer selama ini perlu dipertimbangkan oleh pemerintah, sehingga statusnya bisa meningkat menjadi ASN.

“Kedua, bagi anggota kami yang berusia di bawah 35 tahun bisa mendapatkan gaji setara dengan UMK melalui dana APBN. Bukan APBD karena PAD tiap kabupaten/kota beda. Tidak semua PAD-nya besar,” jelasnya setelah beraudiensi dengan pimpinan DPRD DIJ, Senin (23/11).

Dia berharap kepada Gubernur HB X untuk bisa memberikan dukungan kepada guru honorer yang telah mengabdi kepada masyarakat. Dukungan kepala daerah dikatakan sangat berarti untuk mendesak presiden menerbitkan Keppres. “Semoga bisa ditindaklanjuti jajaran Pemprov DIJ. Kami juga sangat mengharapkan dukungan dari bapak gubernur untuk bisa memberikan dukungan rekomendasi,” jelasnya.

Anggota GTKHN35 DIJ saat ini berjumlah 5.000 orang. Rata-rata telah menjadi guru honorer selama 10 tahun. Bahkan ada yang mencapai 14 hingga 15 tahun. “Hornornya Rp 300 ribu-Rp 500 ribu, karena itu belum mencapai take home pay. Jadi kesejahteraan anggota kami masih di bawah standar UMK kelayakan di provinsi kita,” paparnya.

Salah seorang guru honorer SD kelas 6 dari Bantul mengatakan, dirinya telah mengabdi menjadi guru honorer selama 10 tahun. Jam mengajarnya dikatakan telah melebihi guru yang berstatus ASN. Namun saat ini dirinya belum bisa mendapat peningkatan status.

“Selama 10 tahun belum pernah ikut tes perekrutan tenaga didik di DIJ karena terbentur usia. Terbentur aturan yang dibuat pemerintah. Pengabdian dedikasi kami tidak kalah dengan guru yang sudah definitif. Kalau ada skema perekrutan, mohon kami para guru honorer tidak dibuang begitu saja,” terangnya.

Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana menjelaskan, guru honorer patut dihargai karena telah mengabdi untuk mencerdaskan anak bangsa tanpa imbalan yang memadai. “Menurut saya, mereka pahlawan tanpa tanda jasa itu betul,” terangnya.

Setelah audensi Huda akan menggelar rapat dengan pimpinan dewan. Yakni untuk memohon kepada gubernur agar memberikan dukungan terhadap tuntutan guru honorer. “Kami akan meminta pada gubernur. Kami akan mengirimkan surat setelah pimpinan sepakat, agar gubernur segera bisa memberikan dukungan kepada rekan-rekan pegawai atau tenaga pengajar tidak tetap di DIJ ini,” paparnya. (tor/laz)

Jogja Utama