RADAR JOGJA – Jelang waktu pencobosan Pilkada 2020, makin banyak paslon yang mencatut nama Muhammadiyah. Termasuk yang dilakukan para anggotanya. Selama masa kampanye ini pun mereka akan dinonaktifkan statusnya dari anggota perserikatan.

“Akhir-akhir ini PWM DIJ sudah mengeluarkan beberapa SK tentang penonaktifan bagi teman-teman yang memag terlibat dalam tim sukses atau calon,” ujar Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIJ Suwandi DS Konferensi Pers di Kantor PWM DIJ Gedongkunging Jumat (20/11).

Dia mencontohkan, penonaktifan itu terjadi pada Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhhamadiyah (PDM) Bantul Totok Sudarto yang telah dinonaktifkan per 1 September karena dicalonkan sebagai Calon Wakil Bupati Bantul. “Dan tidak mungkin kembali menjadi wakil ketua PDM Bantul lagi terpilih atau tidaknya. Ini implementasi dari SK 41 PP Muhammadiyah,” jelasnya yang menyebut pemberhentiannya juga didasari dengan permohonan pengajuan pengunduran diri.

Yang dimaksudnya adalah SK PP Muhammadiyah No. 41/KEP/I.o/B/2013 tentang kegiatan atau pedoman bagi warga dan pimpinan Muhammadiyah dalam menghadapi pemilu maupun Pilkada. Menurut dia, kasus yang paling banyak ini adalah anggota pimpinan yang menjadi tim sukses. Namun, mereka bisa dikembalikan pada posisinya sampai pada tahapan pelantikan calon terpilih. Kasus anggota pimpinan yang dinonaktifkan karena menjadi tim sukses ini seperti dua orang dari Sleman yang menjabat sebagai Sekretaris PDM dan Wakil Ketua PDM. Serta ada Wakil Ketua PWM juga turun dinonaktifkan karena terlibat tim sukses. “Mereka dinonaktifkan sehingga aktivitas kampanye mereka sebagai tim sukses atau relawan tidak mengikutsertakan perserikatan Muhammadiyah di dalamnya,” jelasnya.

Sehingga, lanjut dia, apabila didapatkan menggunakan atribut Muhammadiyah bisa diberikan teguran sebagai bentuk ketegasan dan penddidikan politik. Organisasi Muhammadiyah selalu ada peraturan seketat ini. “Kami LHKP juga akan mengawal itu,” sambungnya.

Pun di luar struktur perserikatan juga dilarang membawa nama-nama perserikatan Muhammadiyah guna menyukseskan kegiatan Pilkada. “Tidak boleh mencoba memanfaatkan warga Muhammadiyah atau membajak organisasi. Contoh ada calon mengundang anggota pimpinan secara resmi ini melanggar fatsun politik. Tapi kalau undang perorangan dipersilahkan tanpa bawa nama perserikatan,” terangnya.

Sementara itu, anggota LHKP PWM DIJ Farid Bambang Siswantoro menambahkan terkait pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi tentu saja dipercaya akan berpotensi memancing penularan wabah yang tidak terkendali. “Dan kami sudah mengingatkan, tetapi keputusan secara nasional tetap dilaksanakan. Tentu tidak masalah sejauh protokol kesehatan diterapkan demi kondisi masyarakat kita,” katanya.

Secara khusus juga terkait dengan warga Muhammadiyah yang juga terkibat secara praktis dalam dunia politik ini agar tetap menjaga keterlibatannya dengan tidak menyeret muhammadiyah dalan arti sempit. Sebab, organisasi masyarakat yang berikhwal pada keagamaan itu bersifat imparsial atau berdiri di atas semua pihak. “Kami LHKP PWM mengingatkan teman-teman yang masuk dalam tim sukses untuk melakukan hal-hal sama yaitu bersikap bertindak dengan tidak memanfaatkan fasilitasi muhammadiyah baik wujud jaringan maupun struktur,” kata mantan Komisioner KPU DIJ itu. (wia/pra)

Jogja Utama