RADAR JOGJA – Ketetapan PBB-P2 di Kota Jogja tahun depan tidak akan sebesar tahun ini. Itu karena ada penyesuaian NJOP atas PBB-P2 sesuai dengan amanat yang tertuang dalam perubahan kedua Perda Nomor 9 tahun 2019 tentang perubahan Perda nomor 11 tahun 2011 tentang PBB-P2 Kota Jogja yang telah disahkan di Kantor DPRD Kota Jogja Kamis (19/11).

Ketua Pansus Perubahan Perda PBB, DPRD Kota Jogja, Nurcahyo Nugroho mengatakan, perubahan perda ini karena ada penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) 2020 yang mengakibatkan kenaikan pembayaran PBB yang cukup signifikan dan memberatkan wajib pajak. Kalangan legislatif menilai perlu adanya peninjauan atau penyesuaian tarif pajak bumi dan bangunan perkotaan-pedesaan (PBB-P2). “Setelah ini Wali Kota menindaklanjuti dengan membuat Perwal terkait stimulan dan keringanan. Dan mensosialisasikan Perda ini juga termasuk Perwal Stimulus dan keringanan,” katanya.

Politikus Fraksi PKS itu menyebut, perubahan mendasar adalah pada koefisien pengali persentase tarif dan rentang atau range NJOP. Dengan demikian ada penurunan nilai ketetapan PBB. Dia menyatakan hal itu tidak mengubah NJOP yang masih bisa diperbarui tiap tiga tahun sekali. “Terdapat perubahan tarif dan range NJOP. Itu yang dibahas di revisi perda PBB. Dasar hukumnya berdasarkan kajian dari UGM,” jelasnya. “Dalam raperda baru, ketetapan nilai PBB bisa berkurang sehingga masyarakat kecil tidak terbebani dan wajib pajak yang besar tetap,” tambahnya.

Menurut dia, pengurangan nilai ketetapan PBB akan terjadi pada wajib pajak di kelas 1 sampai 4. Sekitar 85 persen wajib pajak PBB berada di range kelas 1. Sedangkan di kelas 5 kemungkinan nilai ketetapan PBB tetap sama di 2020 atau naik. Dia menyebut nilai ketetapan PBB paling tinggi di kelas 5 tapi dari segi jumlah wajib pajaknya tidak terlalu banyak. Sebagian wajib pajak di kelas 5 itu adalah usaha hotel atau bank karena nilai ketetapan PBB-nya tinggi. “Raperda ini nanti bisa di pakai di tahun depan,” tambahnya.

Usulan perubahan tarif PBB-P2 dan range NJOP 2021 antara lain dari range NJOP kurang dari atau sama dengan Rp 2 miliar dengan tarif 0,05 persen. Range NJOP kurang dari atau sama dengan Rp 5 miliar dengan tarif 0,07 persen. Range NJOP kurang dari atau sama dengan Rp 10 miliar dengan tarif Rp 0,12 persen. Dan range NJOP kurang dari atau sama dengan Rp 50 miliar dengan tarif 0,25 persen. Serta range NJOP lebih dari Rp 50 milyar dengan tarif 0,3 persen. “Di perda yang lama persentase tarif belum turun dan range NJOP kecil. Dalam revisi perda persentase tarif diturunkan dan range NJOP diperbesar,” paparnya.

Sementara itu Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) mengatakan, pemkot menerima kesepakatan bersama legislatif terkait PBB-P2 ini. “Ya saya rasa ini kan sudah menjadi produk eksekutif dan legislatif. Jadi ya kita taati, yang jelas bahwa Pemkot dalam menetapkan PBB sudah mengikuti dasar hukum,” kata HS usai pengesahan.

HS menyebut, perubahan perda ini, karena mempertimbangkan kenaikan nilai ketetapan PBB Kota Jogja yang signifikan dan memberatkan masyarakat pada 2020. Pengesahan atas Perda ini berlaku pada 2021 mendatang. “Dengan perubahan kedua ini harapan saya sudah tidak menjadi polemik lagi antara eksekutif dan legislatif. Karena sudah ada perubahan kedua atas perda PBB,” kata mantan Wakil Wali Kota Jogja itu.

Meski begitu, pengurangan atas nilai PBB bagi wajib pajak yang merasa keberatan masih tetap dilakukan. Masih ada ruang untuk permintaan pengurangan PBB. Ini nanti akan ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Wali Kota terkait dengan stimulan dan keringanan. “Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dengan besarnya ketetapan. Apabila keberatan minta pengurangan, itu tetap ada,” ujarnya. (wia/pra)

Jogja Utama