RADAR JOGJA – DPRD DIJ bersama Pemprov DIJ menetapkan APBD 2021 sebesar Rp 6,09 triliun. Rencana pendapatan daerah sendiri sebesar Rp 5,72 triliun dengan defisit Rp 363,802 miliar. 

Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana berharap APBD DIJ 2021 tahun depan kembali berjalan, sebab kegiatan-kegiatan fisik selama tahun 2020 didrop dengan jumlah sangat besar.

“Tahun 2021 insyaallah muncul kembali karena BTT sudah disiapkan sejak awal. Belajar dari pengalaman kita menghadapi pandemi Covid-19 ini sudah lebih kokoh,” ungkapnya, Rabu (18/11).

Huda memastikan anggaran belanja tak terduga (BTT) yang sudah disiapkan mencukupi. Jika tidak, bisa digeser dengan terencana dibanding tahun anggaran 2020 yang sangat tergesa-gesa.

Meski terjadi defisit Rp 363,802 miliar, DPRD DIJ optimistis APBD DIJ dapat memenuhi kebutuhan rakyat DIJ, mengingat defisit itu masih dalam koridor peraturan.

“Ketika tidak ada kejadian yang luar biasa sekali di DIJ ini, menurut kami tidak perlu refokusing dan APBD bisa berjalan lancar. Refokusing baru kita lakukan kalau terjadi kejadian luar biasa yang sangat tidak kita harapkan,” kata dia.

Guna memulihkan ekonomi DIJ yang terdampak pandemi Covid-19, Huda menyatakan tetap mengacu pada sektor m UMKM berbasis pariwisata dan kampus.

“Kami dorong UMKM dan wisata dibuka pelan-pelan dengan protokol kesehatan yang baik. Harapan kami kampus-kampus segera buka kembali dengan prtokol kesehatan yang sangat ketat. Mudah-mudahan ekonomi DIJ menggeliat lagi,” harapnya.

DPRD juga melakukan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menetapkan anggaran dana tak terduga untuk persiapan penanganan Covid dan bencana termasuk erupsi Merapi.

“Kami siapkan sekitar 16 persen dari belanja untuk penanganan Covid dan Merapi, kalau jumlahnya lebih dari Rp 60 miliar sekitar Rp 66 miliar. Semoga Merapi aman-aman saja namun kalau memang erupsi dan membutuhkan penanganan, maka sudah siap secara anggaran,” ungkap Huda.

Wakil Ketua DPRD DIJ Suharwanta menambahkan, di tahun anggaran 2021, pihaknya menyarankan untuk ada pos anggaran kesehatan, pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial.

“Kita belum lepas dari pandemi dan kami masih dukung dari pendanaan. Untuk Covid dan Merapi kita antisipasi, dengan kecukupan anggaran yang ada,” katanya. (sky/tif)

Jogja Utama