RADAR JOGJA – Sidang Pleno ke-4 kembali digelar Dewan Sumber Daya Air (SDA) Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) di ruang B dan E Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP dan ESDM) DIJ.

Kali ini membahas soal dukungan infrastruktur sumber daya air terhadap kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau KP2B. Jalannya sidang pleno dipimpin oleh Rohmat Teguh Winarno. Ada beberapa hal yang direkomendasikan dari sidang pleno tersebut.

Di antaranya, terkait perkiraan pada 2045 terjadi defisit neraca ketersedian dan kebutuhan lahan sawah di DIJ. Karena itu, Dewan SDA berpandangan perlu dilakukan upaya antisipasi lebih dini.

“Diperlukan studi tentang ketersediaan air tanah untuk mendukung penyediaan air irigasi di lokasi lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (LCP2B),” ujar Rohmat Selasa (10/11).

Dibahasnya isu soal KP2B itu karena lahan pertanian punya peran dan fungsi strategis. Sejumlah besar penduduk Indonesia menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tapi juga sosial. Bahkan memiliki nilai religius.

Perda DIJ Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengatur kawasan pertanian pangan berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian.

Terutama di perdesaan yang memiliki lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan/ata lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (LCP2B) dan unsur penunjangnya. Fungsi utamanya mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

Selanjutnya, sesuai Perda DIJ Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIJ Tahun 2019-2039 pasal 61 ayat (4) menyebutkan, KP2B diarahkan di lahan pertanian beririgasi dan tidak beririgasi seluas 104.905,76 hektare.

Meliputi atas lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas 72.409,79 hektare yang berada di Sleman (17.947,54 hektare), Bantul (14.407,50 hektare), Kulonprogo (11.033,89) hektare dan Gunungkidul (29.020,86 hektare).
Kemudian LCP2B seluas 32.495,97 hektare terdapat di Sleman (534,50 hektare), Bantul ( 4.667,51 hektare), Kulonprogo (5.002,83 hektare) dan Gunungkidul (22.291,14 hektare).

Sidang Pleno ke-4 Dewan SDA DIJ mengundang dua narasumber. Yakni Kepala Bidang SDA dan Drainase Dinas PUP dan ESDM DIJ Tito Asung Kumoro Wicaksono dan Plt Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIJ Syam Arjayanti.

Tito bicara soal dukungan infrastruktur SDA terhadap KP2B. Juga kondisi prasarana SDA yang menjadi kewenangan Pemda DIY serta pengembangan dan pengelolaan SDA di DIY di KLP2B.

Narasumber dari dinas pertanian dan ketahanan pangan mengupas soal kondisi prasarana irigasi tersier di KLP2B sertapengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi tersier di KLP2B di DIJ.

Tujuan dari sidang pleno ke-4 itu untuk mengetahui masalah infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air KP2B di DIY. Kemudan dirumuskan kebijakan dan strategi terkait dukungan terhadap infrastruktur SDA terhadap KP2B di DIJ. (kus)

Jogja Utama