RADAR JOGJA – Penyaluran program bantuan produktif usaha mikro (BPUM) dari pemerintah pusat dikhawatirkan akan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Salah satunya penyaluran yang dilakukan melalui Bank BRI, berdampak pada antrean yang membludak hingga depan gedung Bank.

Terpantau di beberapa titik, tidak sepenuhnya protokol kesehatan Covid-19 dijalankan oleh masyarakat. Memakai masker, mencuci tangan memang dilakukan. Akan tetapi tak sedikit mereka yang abai menjaga jarak dengan atrean yang lain. “BRI memang sudah ingatkan kemarin Sabtu sama Camat. Kepada sejumlah bank-bank yang ketika menyalurkan bantuan itu tidak menjalankan protokol kesehatan,” kata Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi (HP) usai Launching Cashback Goshop di Pasar Beringharjo Senin (26/10).

HP menjelaskan setiap hari satuan tugas wilayah memang rutin berputar memantau prokes yang dijalankan di tempat-tempat publik yang berpotensi adanya penularan virus karena abai menjalankan prokes. Dari pantauan wilayah kemudian dilaporkan sejumlah Bank menyalurkan bantuan ada yang melanggar prokes. “Beberapa Camat melaporkan ada yang melanggar, sudah ketemu dengan sejumlah pimpinan agar tidak diulangi lagi,” ujarnya.

Beberapa bank sudah diminta untuk memperbaiki cara pembagian dan penyaluran bantuan kepada masyarakat. HP memberikan contoh bagaimana penyaluran bantuan yang dilakukan di Kantor Pos, kelurahan dan kecamatan dilakukan dengan pembatasan-pembatasan tertentu. “Kemarin kami hentikan sementara dan kami minta untuk memperbaiki cara pembagian dan penyalurannya. Karena kami sudah kasih contoh gimana penyaluran bantuan di Kantor Pos, kelurahan dan kecamayan tapi ini di BRI kok malah terjadi seperi itu,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Satpol PP Kota Jogja, Agus Winarto mengatakan setiap adanya pembagian dan penyaluran bantuan selalu dilibatkan dalam rangka pengawasan prokes yang dijalankan. Dalam pengawasan ini Satpol PP melibatkan BKO di tiap kecamatan untuk mengingatkan bagi yang melanggar standar prokes dalam penyaluran. “Itu kami sudah beri masukan (ke BRI) karena kami juga hanya bisa mengingatkan agar menjalankan prokes,” katanya.

Menurut dia, dalam penyaluran bantuan baik tunai maupun non tunai kepada masyarakat jangan sampai mengundang kerumunan masyarakat. Penyaluran harus tetap dilakukan sesuai standar prokes Covid-19. Terlebih, hingga menumpuk di luar gedung. “Kalau di dalam (gedung) diutamakanlah paling tidak prokesnya. Terutama yang di luar (gedung) kalau saya jangan sampai ada antrean menumpuk gitu. Artinya, antrean harus diatur, orang datang itu pas waktunya,” pesannya.

Karena itu, dia menyarankan agar dibuat penjadwalan antrean seperti pembagian waktu bagi calon penerima bantuan satu dengan lainnya. Sehingga, tidak berpotensi menimbulkan kerumunan dalam satu gedung tersebut. Dicontohkan, penerima bantuan dibuat termin undangan perjam. “Diundang pertemin-lah misal perjam 100 orang, perjam itu kan cenderung akan datang tepat waktu jadi tidak ada antrean. Kalau diundang pukul 12.00 jangan datang pukul 07.00 atau 08.00,” jelasnya.

Sedangkan, dari Kanwil BRI Jogjakarta belum bisa dikonfirmasi terkait hal ini. Radar Jogja mendapat rekomendasi arahan untuk menjawab terkait hal ini, namun tidak juga bisa menjelaskan. Salah satu, pihak Kanwil BRI Jogjakarta pun ketika dihubungi via telepon tidak bisa menjawab karena bukan kewenangannya. (wia/pra)

Jogja Utama