RADAR JOGJA – Jumlah ketersediaan minimal RTHP di kota Jogja masih jauh dari ambang minimal. Dispetaru Kota Jogja bakal merubah basis RTHP per kelurahan menjadi per kampung untuk capai prosentase ambang minimal.

Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetaru) Kota Jogja, Sarmin mengatakan untuk RTH private memang angkanya sudah memenuhi syarat. Akan tetapi ruang terbuka hijau publik (RTHP) ini yang dinilai masih jauh dari ambang minimal. Apalagi jumlah ketersediaan minimal dari RTHP adalah 30 persen dari luas kota Jogja. “Ini masih sangat jauh dari harapan,” katanya Rabu  (20/10).

Sarmin menjelaskan sesuai Peraturan Wali (Perwal) Kota Jogja Nomor 5 Tahun 2016 tentang RTH publik basisnya adalah per kelurahan. Namun, dengan kondisi riil saat ini dalam satu kelurahan dinilai tidak mugkin jika hanya satu RTH publik saja dari jumlah minimal 30 persen luas kota. Sehingga, upayanya akan merevisi Perwal lama tersebut ke Perwal RTH publik yang baru. ” Harapan kami dengan perwal baru itu, satu kampung ada satu RTHP. Kalau memungkinkan, dalam satu kampung ada dua RTHP tapi nanti kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah kota,” ujarnya.

Tujuan merevisi Perwal lama salah satunya untuk mencapai batas minimal jumlah ketersediaan RTH publik sesuai aturan pemerintah yakni 30 persen. Perwal semula akan disempurkan dengan perwal RTH publik dan fasilitas umum (fasum). Fasum itu misalnya berupa pengadaan untuk jalan, ipal sanitasi, pengadaan bak sampah, pengadaan air tampungan utk pemadam kebakaran dan lain-lain. “Kalo terealisasi paling tidak minimal di kota itu ada 170-an RTHP menysuaikan dengan jumlah kampung yang ada. Kalau targetnya mudah-mudahan akhir tahun ini sudah bisa ditandatangani sehingga 2021 sudah menganut perwal yang baru,” jelasnya.

Menurutnya, secara lahan untuk beberapa lokasi posisinya masih sulit untuk mencapai satu kampung 1 RTHP. Seperti kelurahan Kotabaru, Ngupasan dan terutama yang beririsan dengan sirip-sirip malioboro. “Kita optimis, dengan niat baik semoga ada warga yang mau berkenan menjual lahannya pada pemerintah. Toh sekarang sistem pengadaan tanah kan menguntungkan semua pihak, tidak ada yg dirugikan,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Bidang RTHP, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jogja, Indiyah Widiningsih mengatakan sejauh ini luasan RTHP di kota 26.290 meter persegi. Luasan itu berada di 49 titik. Batas minimal 30 persen itu, diantaranya 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH private. Secara keseluruhan RTH publik baru sekitar delapan persen. Dan untuk ya g private kurang lebih 15 persen. “Untuk kota kurang lebih baru 23 persen. Tapi RTH publik ini masih jauh,” katanya.

Pun dengan adanya rencana revisi perwal yaitu target satu kampung satu RTHP tetap masih belum bisa mencapai itu. Menurutnya, sebab luasan satu RTHP rata-rata hanya sekitar 300-1000 meter persegi. “Jarang yang sampai dua ribu meter persegi untuk satu satu RTHP. Memang harus ada terobosan lain untuk bisa mencapai itu,” imbuhnya. (wia/pra)

Jogja Utama