RADAR JOGJA – Aksi demonstrasi di kawasan Malioboro, yang berakhir anarkis 8 Oktober lalu, membuat komunitas di sana trauma. Tak ingin kejadian serupa terulang kembali, mereka menyatakan tekad untuk bersama-sama menjaga Malioboro. Selain keamanan dan kenyamanan, juga kebersihannya.

Itu diwujudkan sekitar 3.800 orang dari 40 komunitas di kawasan Malioboro, yang tergabung dalam Komunitas Malioboro Bersatu, dengan reresik Malioboro, Minggu pagi (18/10). Mereka terdiri dari pedagang kaki lima (PKL), pengusaha dan pekerja toko, mall, hingga pengemudi becak serta andong. Kerja bakti komunitas Malioboro tersebut dimulai dari sisi utara hingga selatan.

“Kegiatan ini untuk menunjukkan jika warga dan komunitas di Malioboro siap bersama-sama menjaga Malioboro,” tegas koordinator Komunitas Malioboro Bersatu Slamet Santoso.

Menurut dia, komitmen bersama Komunitas Malioboro Bersatu adalah mewujudkan ikon Kota Jogja tersebut yang bersih, aman dan nyaman dikunjungi. Kampanye tersebut akan terus dilakukan supaya wisatawan kembali berkunjung ke Malioboro. Slamet menyayangkan, aktivitas di Malioboro yang berangsur pulih setelah sepi selama masa pandemi Covid-19, malah dirusak dengan aksi demonstrasi yang anarkis. “Harapan kami tentu Malioboro tetap kondusif sehingga kembali dikunjungi wisatawan,” tuturnya.

Ketua Paguyuban Pelukis, Perajin, dan PKL Malioboro-Ahmad Yani (Pemalni) itu menambahkan, jika selama ini aksi demonstrasi mengatasnamakan kepentingan rakyat, aksi anarkis justru merugikan mereka. Dia mencontohkan, saat aksi demonstrasi anarkis kemarin, banyak produk yang dijual PKL rusak dan hilang. Bahkan lapak dan besi juga diambil saat demonstrasi lalu. Dari laporan yang masuk ada sekitar 40 PKL yang menjadi korban. “Kerugian sekitar Rp 8 juta, ada kaus, dompet yang hilang atau terbakar, PKL kuliner piring, gelas juga hilang untuk dilempar pendemo,” ungkapnya.

Dia juga mengaku tak merasa terwakili, sebagai rakyat kecil, dengan aksi demonstrasi yang mengatasnamakan rakyat tapi berlangsung anarkis. Karena itu, reresik Minggu pagi juga untuk menunjukkan kekuatan Malioboro. “Malioboro milik kita bersama, tempat kami mengais rezeki. Mari sama-sama kita jaga Malioboro,” ajak Ketua RW 1 Pringgokusuman, Gedongtengen itu.

Karena itu, Slamet tegas menolak adanya aksi demonstrasi kembali di kawasan Malioboro. Kalau pun terpaksa harus bertemu dengan anggota DPRD DIJ, dia meminta sifatnya janda audiensi. Itu pun jumlah pesertanya dibatasi. Sebagai antisipasi, Komunitas Malioboro Bersatu siap untuk melawan jika berakhir anarkis. “Kami akan dokumentasikan setiap aksi yang anarkis dan kami laporkan ke polisi,” tegasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan anggota Komunitas Malioboro Bersatu Rudiarto menambahkan, akan lebih baik jika aksi demonstrasi digelar sesuai kultur DIJ. Dengan mengedepankan sopan santun. “Silahkan sampaikan pendapat dengan simpatik, kalau rusuh karena ada yang menunggangi yang rugi kan mahasiswanya sendiri,” tuturnya.

Dia mengatakan, penyampaian pendapat merupakan hak yang dilindungi undang-undang. Tapi dalam undang-undang juga ada pembatasan larangan demonstrasi di obyek vital. Kawasan Malioboro salah satunya. “Kalau bisa tidak perlu masuk ke Malioboro, apalagi sekarang masih banyak yang trauma,” lanjutnya.

Sama halnya dengan Slamet, penasihat Koperasi Paguyuban PKL Malioboro Tri Dharma itu menyebut masih ada sebagian PKL yang trauma pasca-aksi anarkis 8 Oktober lalu. Terlebih masih ada isu aksi demonstrasi lanjutan yang akan digelar di Malioboro. “Sekarang sudah berangsur pulih kembali, tapi masih ada yang takut kalau ada demo lagi, masih trauma,” ujarnya.

Hal yang sama diungkapkan perwakilan Malioboro Mall Jogja Tri Agus. Koordinator security di Malioboro Mall itu mengisahkan bagaimana paniknya pengunjung dan pekerja tenant saat terjadi kericuhan. Tapi dampak terburuk adalah berhentinya kegiatan ekonomi. “Harus tutup lebih awal karena ketakutan, harusnya demonstrasi kan tidak merugikan masyarakat,” ujarnya. (**/pra)

Jogja Utama