RADAR JOGJA – Pemprov DIJ harus kembali berhitung dalam penganggaran Karena PAD pada 2021 mendatang diprediksi mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Program prioritas bakal terus digalakkan, salah satunya untuk pengentasan kemiskinan serta pemulihan ekonomi.

Wakil Gubernur DIJ KGPAA Paku Alam X menjelaskan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DIJ tahun anggaran 2021 berfokus pada pemulihan sosial ekonomi sebagai obyek pembangunan masyarakat dalam rangka pemulihan dampak Covid-19. Juga pada sektor kesehatan, pariwisata, industri, dan investasi.

Asumsi penetapan RAPBD DIJ 2021 mengacu situasi dan kondisi saat ini. Yakni pertumbuhan ekonomi yang berkisar antara 4,2 hingga 6,0 persen, tingkat inflasi antara 3,2 hingga  2,7 persen, dan angka kemiskinan antara 11,60 sampai 11,47 persen.

Pemprov mengalokasikan anggaran Covid-19 prioritas  pada penanganan kesehatan dan non kesehatan seperti dampak ekonomi. “Yakni menjaga agar dunia usaha tetap hidup dan penyediaan jaring pengaman sosial,” katanya dalam Rapat Paripurna di DPRD DIJ Rabu  (14/10) dengan agenda penjelasan nota keuangan RAPBD 2021.

Secara garis besar, pendapatan daerah 2021 ditargetkan sebesar Rp. 4,11 triliun. Berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 1,79 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp. 2,31 triliun, dan pendapatan lain-lain sebesar Rp. 7,57 miliar.

Adapun rencana belanja daerah ditetapkan sebesar Rp. 4,57 triliun. Rinciannya meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga (BTT), dan belanja transfer. “Belanja operasi direncanakan sebesar Rp. 3,53 triliun, belanja modal Rp. 214,16 miliar, BTT Rp. 66,94 miliar, dan belanja transfer sebesar 759,02 miliar,” lanjutnya.

Sekprov DIJ Kadarmanata Baskara Aji menjelaskan, usulan pendapatan daerah dalam RAPBD belum meliputi Dana Keistimewaan (Danais) yang jumlahnya mencapai Rp. 1,3 triliun. “Juga masih ada lagi DAK (Dana Alokasi Khusus) yang belum masuk. Mungkin nanti pendapatan kita kurang lebih 7 triliun. Tapi tetap saja dibanding tahun sebelumnya berkurang sekitar 1 triliun,” jelasnya.

Untuk mendorong PAD, Pemprov berupaya mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak. Upaya pemutihan atau pembebasan denda keterlambatan akan diberlakukan untuk mengerek pendapatan di sektor itu.

“Jadi mengajak masyarakat membayar pajak tanpa dibebani denda. Harapannya bisa mengangkat pendapatan kami walaupun pada tahun normal denda itu juga termasuk pendapatan,” tandasnya.

Aji memastikan bahwa program prioritas bakal terus dilaksanakan meski ada penurunan pendapatan. Salah satunya adalah program pengentasan kemiskinan, pemulihan ekonomi, dan pertumbuhan indeks rasio gini.

“Pengentasan kemiskinan tentu prioritas karena naik cukup  banyak selama pandemi. Lalu pertumbuhan ekonomi harapannya target di atas lima persen bisa terlaksana. Indeks gini ratio yang nilainya 4 (di 2020) kita harapkan di 2021 dengan berbagai program bisa diangkat 3,5,” jelasnya. (tor/pra)

Jogja Utama