RADAR JOGJA – Aliansi buruh mendesak Gubernur DIJ Hamengku Buwono X bersurat ke Presiden Joko Widodo untuk mencabut Undang – Undang Cipta Kerja. Selain itu juga mendorong agar mengirimkan mosi tidak percaya kepada pemerintah pusat, DPR RI dan partai pendukung UU Cipta Kerja.

Tak hanya itu, juga desakan untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh. Berupa peningkatan pendapatan di luar upah formal, misalnya fasilitas koperasi bagi para buruh. 

“Terakhir meminta gubernur agar menetapkan upah minimun 2021 sesuai KHL (kebutuhan hidup layak),” jelas Plt KSPSI DPD DIJ Irsyad Ade Irawan, ditemui di Kantor Kepatihan Pemprov DIJ, Kamis (8/10).

Pihaknya telah melakukan survey ke sejumlah pabrik. Hasilnya, upah minimum di Jogjakarta belum memenuhi standar minimum KHL yang sebesar Rp 3 juta.

“Survei kami temukan Rp 3 juta, sementara sekarang upah minimum baru Rp 2,1 juta atau Rp 2,2 juta. Ini masih defisit Rp 800 ribu sampai Rp 900 ribu. Kami meminta Gubernur (HB X) menetapkan upah minimum sesuai KHL,” katanya.

Dalam aksi ini tergabung beragam aliansi buruh di Jogjakarta. Seluruh aksi diawali di Kantor DPRD DIJ. Setelahnya mulai bergeser ke Kantor Kepatihan Pemprov DIJ. Total ada sekitar 100 hingga 200 massa buruh yang bergabung.

Irsyad menegaskan aksi akan terus berlanjut. Selama UU Cipta Kerja tetap menjadi pegangan regulasi. Gelombang protes tetap berlangsung walau para buruh tetap bekerja. 

“Di Jogja sifatnya perlambatan proses produksi. Seharusnya 1 jam menjadi 1,5 jam hingga 2 jam. Ini dari semua perusahaan ada 20 sampai 30 perusahaan” ujarnya. 

Tercatat ada delapan perwakilan buruh yang diterima oleh HB X. Pertemuan berlangsung secara tertutup di Ndalem Ageng Kantor Kepatihan Pemprov DIJ. Sebelum bertemu, seluruh perwakilan wajib menjalani rapid diagnostic test (RDT). (dwi/tif)

Jogja Utama