RADAR JOGJA – Penerapan prokes secara sederhana adalah dengan memakai masker, mencuci tangan dan jaga jarak. Tapi untuk pemakaian masker saja, Satpol PP Kota Jogja menjaring 350 lebih pelanggar tidak bermasker dalam empat hari operasi yustisi.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja Agus Winarto mengatakan, selama penindakan hukum terpadu penegakan protokol kesehatan Covid-19 berjalan sejak Sabtu malam sampai Selasa malam (19-22/9) itu masih memberlakukan sanksi sosial. Berupa menyapu lahan sekitar dan push up. Namun, tiga orang pada patroli pertama memilih membayar denda bagi mereka yang terjaring. Meski penerapan sanksi denda rencana awal akan dilakukan setelah uji coba penindakan sanksi sosial selama dua pekan tersebut. “Yang milih minta denda baru tiga orang kemarin. Karena mungkin isin kalau disuruh nyapu,” ujarnya Rabu (23/9).

Kebanyakan pelanggar yang terjaring masih dikalangan anak-anak muda. Kebanyakan yang terjaring, mereka yang membawa masker namun tidak dipakai. Disamping ada yang memakai masker tidak benar maupun tidak membawa masker sama sekali. Dia menyayangkan  justru anak-anak muda yang banyak melanggar. “Seperti ada mahasiswa yang harusnya jadi agen perubahan,” kritik mantan Kepala Pelaksana BPBD Kota Jogja itu.

Ratusan pelanggar tersebut mayoritas orang Jogja maupun domisili atau kos di Jogja. Di sela penindakannya, tetap upaya sosialisasi dan edukasi dilakukan. Mantan Camat Umbulharjo itu menekankan kepada yang terjaring, bahwa penggunaan masker tidak saja untuk melindungi diri sendiri melainkan juga untuk keselamatan orang lain. “Lha ini bisa menyebbkan orang lain juga menjadi tertular karena dia tidak pakai masker,” ucapnya.

Masih banyaknya pelanggar setiap malamnya tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan yang tidak bermasker akan menjadi dasar untuk mempercepat penerapan sanksi denda Rp 100 ribu. Ini diberlakukan semata untuk memberikan efek jera agar penularan Covid-19 tidak semakin menyebar. “Dengan banyaknya temuan tiap malamnya ini akan kami percepat proses penerapan sanksi denda. Saya inginnya sudah jadi gaya hidup tapi masih susah ternyata,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur DIJ, Hamengku Buwono (HB) X memerintahkan kepada kabupaten dan kota agar melakukan upaya penegakan hukum secara masif. Hal ini menyusul, tingkat kesadaran masyarakat dalam bermasker masih dinilai rendah. “Saya harap aparat jangan segan-segan untuk ikut mendisiplinkan masyarakat. Karena pendidikan disiplin itu tidak mudah dan orang bisa berbuat disiplin karena dia punya kesadaran untuk mengendalikan dirinya sendiri,” katanya. (wia/pra)

Jogja Utama