RADAR JOGJA – Gubernur DIJ, Hamengku Buwono (HB) X memerintahkan kepada kabupaten dan kota agar melakukan upaya penegakan hukum secara masif. Hal ini menyusul, tingkat kesadaran masyarakat dalam bermasker masih dinilai rendah.

Dia berharap aparat semua jangan segan-segan untuk ikut mendisiplinkan masyarakat. Karena, lanjut dia, pendidikan disiplin itu tidak mudah. “Dan orang bisa berbuat disiplin karena dia punya kesadaran untuk mengendalikan dirinya sendiri,” katanya usai peninjauan sarana dan prasarana Shelter Tegalrejo Selasa (22/9).

HB X menjelaskan pemprov yang merupakan koordinator dengan otonomi daerah tidak berwenang memberikan sanksi. Kabupaten dan kota lah yang berwenang memberikan sanksi bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Dengan tujuan bisa menggerakkan mereka untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan termasuk bermasker. “Nah kota saya kira juga menerapkan sanksi, ya sudah diterapkan sanksi secara konsisten saja dan tidak segan-segan untuk memperingatkan. Karena kesadaran itu memang mahal,” ujarnya.

Menurutnya, prinsip menjaga kesehatan didasari dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Bahwa melaksanakan protokol kesehatan tidak untuk mempersulit melainkan untuk keselamatan bersama-sama. Termasuk kerjasama provinsi dan kota melaui QR Code menjadi salah satu upaya untuk mempermudah tracing jika ada kasus positif di tempat-tempat umum. “Asalkan pemahaman itu sama saya kira tidak ada yang tidak pakai masker. Tapi konteks seperti itu tidak mudah, faktanya masih ada yang tidak mau pakai masker,” tandasnya.

Sementara, Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti (HS) mengatakan patroli pendisiplinan penggunaan masker tetap dijalankan di kota melibatkan Satpol PP, TNI/Polri. Bagi pelanggar-pelanggar masker tetap ditindak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Perwal Kota Jogja 51/2020. “Ini bukan masalah dendanya tapi berkaitan dengan kedisiplinan. Memang susah, meski memang nggak enak pakai masker tapi karena situasi pandemi harus wajib digunakan,” jelasnya.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi (HP) menambahkan kesadaran masyarakat yang masih rendah ini menunjujkan bahwa untuk membiasakan masyarakat disiplin menggunakan masker saja diperlukan tindakan yang sifatnya penegakan hukum. “Jadi sanksi sosial maupun denda itu adalah untuk menciptakan kesadaran bersama di masyarakat. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang nyepelekke atau menganggap enteng terhadap protokol Covid-19,” katanya.

Tiga malam operasi yustisi penegakan protokol kesehatan di kawasan Tugu, Alun-alun utara dan Malioboro berjumlah 262 pelanggar. Di antaranya di kawasan Tugu ditemukan 86 pelanggar, sekitar Alun-alun utara 106 pelanggar, dan malioboro 70 pelanggar. Pemkot Jogja akan terus melakukan operasi yustisi ini untuk menekan sebaran kasus Covid-19. “Saya menciptakan kondisi agar kondisi masyarakat di tempat-tempat umum itu menjalankan protokol dengan baik. Jadi kami akan terus lakukan operasi yustisi setiap saat,” tambahnya.

Kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan menjadi kunci utama dan pertahanan terakhir agar kasus Covid-19 bisa ditekan. Diharapkan masyarakat semakin banyak meningkatkan kesadaran bermasker dan menjalankan protokol kesehatan lain mencuci tangan dan menjaga jarak. “Harapan kami satu-satunya cara kita menghindari Covid-19 ini dengan menjalankan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan itu mutlak yang harus terus kita edukasi ke masyarakat,” imbuhnya. (wia/pra)

Jogja Utama