RADAR JOGJA – Pemprov DIJ akan memberlakukan sanksi bagi para pelanggar protkol kesehatan (prokes). Dilakukan sebagai tindak lanjut  keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6/2020 tentang Peningkatan Disipilin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Kepala Biro Hukum Setda DIJ Dewo Isnu Broto mengatakan, sanksi pelanggar prokes diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub). Saat ini drafnya masih menunggu hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri. “Bentuknya Pergub karena mengatur jadinya peraturan bukan keputusan,” jelasnya.

Dewo menekankan bahwa Pergub belum memberlakukan sanksi denda. Melainkan sanksi sosial. Dia pun belum bisa menjelaskan secara detail mengenai jenis sanksi sosial yang akan diberlakukan. “Intinya mengatur sanksi tapi sanksi sosial. Mudah-mudahan minggu depan sudah klir,” jelasnya.

Dia mencontohkan jenis-jenis pelanggaran yang bisa dikenai sanksi.  Misalnya tidak menggunakan masker di tempat umum dan mengabaikan prinsip social distancing. “Pokoknya yang melanggar protokol Covid-19 lah. Berkumpul dengan orang banyak,” jelasnya.

Dewo tak mempermasalahkan jika kabupaten atau kota yang lebih dulu memberlakukan sanksi. Sebab, walaupun tidak berlandaskan Pergub, tapi sudah mengacu pada Inpres. “Saya yakin sudah sama dan mereka sudah kita fasilitasi tidak ada yang menerapkan sanksi uang atau denda,” jelasnya.

Adapun Pemkot Jogja yang telah membuat aturan mengenai sanksi denda sejauh ini juga belum diterapkan. “Ada tapi kan tidak dilaksanakan. Tidak dilaksanakan karena masih ada tahapan karena untuk dilaksanakan itu perlu proses,” jelasnya.

Dia melanjutkan, Pergub nantinya tak akan ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Karena perangakat yuridisnya dianggap sudah lengkap. “Karena UU terkait wabah dan karantina kan sudah ada. Tinggal penegakan di lapangan saja, nah ini ada Inpres yang mengamanatkan tambahan Pergub akan kita tindak lanjuti,” jelasnya.

Satuan Polisi Pamong Paraja (Satpol PP) nantinya akan melakukan penegakan hukum berdasarkan Pergub tersebut. “Yang melakukan penegakan Satpol PP karena tugasnya memang ada di sana dan kita jg tetap terlibat,” jelasnya.

Di waktu dekat juga akan digalakkan sosialisasi mengenai penegakan prokes di DIJ. “Nanti semua dinas akan melakukan hal yang sama,” tambahnya.

Kepala Satpol PP DIJ Noviar Rahmad mengaku siap melakukan penegakan hukum bagi para pelanggar prokes. Saat ini dia masih menunggu turun Pergub tersebut tersebut. “Ini nunggu Pergubnya turun. Itu untuk mempertegas protokol kesehatan,” tandasnya. (tor/bah)

Jogja Utama