RADAR JOGJA – Penanganan kekeringan di DIJ masih mengandalkan droping air. Pemerintah desa setempat diminta mulai mendata pemetaan terkait potensi air bersih di wilayahnya.

“Jadi tidak droping terus, tapi bagaimana menemukan titik-titik sumber air di desa agar bisa dipetakan. Karena kekeringan ini setiap tahunnya pasti ada,” jelas Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DIJ Endang Patmintarsih, Rabu (2/9).

Untuk memecahkan masalah kekeringan, Dinsos telah berkoordinasi dengan pihak desa yang terdampak kekeringan. Menurutnya, desa telah memiliki kemampuan untuk melakukan pemetaan. Yakni dengan memanfaatkan dana desa.

“Karena anggaran desa juga tidak hanya untuk infrastruktur tapi juga pemeberdayaan masyarakat salah satunya adalah air bersih,” jelasnya.

Bila sudah terpetakan, desa bisa berkoordinasi dengan Pemprov untuk upaya lebih lanjut. Misalnya adalah pembangunan sumur bor.

“Tentunya nanti yang membangun bukan Dinsos, kita bisa koordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum,” tuturnya.

Bagaimana dengan droping air? Dia menyebut, Dinsos menyediakan 751 tangki bantuan air bersih untuk tiga kabupaten yang mengalami bencana kekeringan. Untuk solusi jangka panjang, Dinsos akan berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk memetakan sumber air bersih.

Rincian penyalurannya yakni di Bantul sebanyak 221 tangki, Kulonprogo 250 tangki, dan Gunungkidul 280 tangki. Untuk Gunungkidul jumlahnya paling banyak karena daerah tersebut dianggap paling terdampak. “Droping air memang ini ada di tiga kabupaten yang rawan. Data di kami sifatnya tentatif untuk kita memberi bantuan,” jelasnya.

Penyaluran, lanjut dia, sudah dilakukan sejak Minggu lalu. Di mulai dari Gunungkidul sebanyak 50 tangki. Untuk daerah lain akan dilakukan secara bertahap.

Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, pihaknya telah melakukan pemetaan dan identifikasi wilayah yang mengalami kekeringan. Upaya droping air akan dilakukan secara lebih intens. “Karena masyarakat yang dulu sukarela membantu air, kemungkinan tidak bisa membantu lagi karena Covid-19,” katanya.

Terkait anggaran penanganan bencana kekeringan, Aji memastikan masih tersedia. Sumbernya dari anggaran Belanja Tak Terduga (BTT). “Kalau kaitannya anggaran di pemerintah masuk ke BTT. Masuknya bencana kekeringan. Jika mau memakai tinggal pernyataan (status bencana) dari kabupaten,” jelasnya. (tor/pra)

Jogja Utama