RADAR JOGJA – DPRD DIJ sedang menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Perda ini dianggap penting mengingat selama ini pemerintah DIJ belum memilikinya. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan Lilik Syaiful Ahmad dalam jumpa pers usai Public Hearing di DPRD DIJ, Kamis (3/9).

Lilik memaparkan, Persa ini akan menjamin kegiatan penyelenggaraan perpustakaan di DIJ, sehingga semakin maju dan berkembang sesuai tuntutan zaman. Selanjutnya akan memicu masyarakat menjadi semakin cerdas dan terdidik.

“Yang penting ialah perpustakaan DIJ harus mampu mencerminkan keistimewaan DIJ,” ujar politisi Golkar ini.

Terkait penggunaan dana, lanjut Lilik, ada kemungkinan menggunakan dana keistimewaan (Danais), karena diamanatkan untuk kesejahteraan masyarakat. 

“Perda Penyelenggaran Perpustakaan akan mampu menciptakan masyarakat yang terdidik serta mensejahterakan masyarakat, karena itu DPRD DIJ juga akan mendorong untuk bisa mengakses Danais dalam bidang tersebut,“ tegasnya .

Selain itu, peningkatan layanan dan pengelolaan perpustakaan juga diharapkan mampu menjadikan perpustakaan sebagai sumber ilmu , bukan gudang buku. Lilik menyebutkan 81 persen masyarakat lebih suka mencari informasi lewat jaringan internet dan 19 persen lebih suka membeli buku.

“Inilah salah satu bentuk tantangan yang ada yang harus dihadapi saat ini,” tandasnya.

Ketua Pansus Novida Kartika Hadi menambahkan, Raperda ini juga akan menjadi sebuah bentuk perlindungan hukum bagi semua insan perpustakaan dalam menjalankan tugasnya.

“Artinya perda ini akan memberikan arah bagi para pengelola perpustakaan, para pustakawan bahkan para pemustaka, sehingga semua pihak akan mampu melakukan kegiatan keperpustakaan dengan nyaman,“ katanya. (sky/tif)

Jogja Utama