RADAR JOGJA – Meski sudah ada larangan dari Disdikpora DIJ, masih ada SMA/SMK negeri di DIJ yang mengenakan biaya daftar ulang dan pengadaan seragam. Banyak orang tua yang mengeluh. Apalagi tahun ajaran baru ini belum digelar secara tatap muka.

Hal itulah yang diadukan Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta (AMPPY) terkait dugaan pungutan liar di sejumlah SMA/SMK se-DIJ ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIJ Senin (24/8). Anggota AMPPY Yuliani mengatakan, terkait seragam SMA/SMK, MTS dan SMP yang harus dibayarkan dan dilunasi dengan kisaran biaya Rp 750 ribu – Rp 1,5 juta. Padahal, selama pembelajaran jarak jauh siswa belajar dari rumah tanpa mengenakan seragam. “Bahkan tidak hanya seragam, sabuk, sepatu, kaus kaki disuruh beli di sekolah. Ini sudah sangat keterlaluan,” ketusnya.

Yuli menjelaskan, ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan. Di antaranya, biaya masuk PPDB SMA/SMK yang mencapai Rp 3,5 – Rp 5 juta. “Ini memberatkan siswa, padahal siswa juga harus menyiapkan pulsa dan kuota untuk pembelajaran jarak jauh,” ujarnya.

Sekolah, lanjut dia, juga masih memberlakukan rancangan anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) yang disesuaikan dengan kondisi normal. Anggaran dinaikkan dan tidak menyesuaikan kondisi ekonomi orang tua di tengah pandemi Covid-19 yang juga ikut terdampak bagi yang tidak memiliki penghasilan. “Orang tua akan jadi kasihan banyak sekali yang dipaksakan, ini rasa empatinya di mana. RAPBS harusnya disusun sesuai kurikulum pada kondisi tanggap darurat,” sambungnya.

Anggota LSPPA Dyah Roessusita menambahkan, beberapa sekolah yang melakukaan dugaan praktik pungli tersebut seperti ada tiga SMA/SMK Negeri di Bantul, dan tiga di Sleman. Dan sekitar ada 10 SMA/SMK di Kota Jogja. “Memang ada sumbangan benar-benar seikhlasnya sesuai kemampuan tapi itu hanya bagian yang sangat kecil saja,” katanya.

Kasi Penerangan Hukum Kejati DIJ Djaka B Wibisana berjanji akan mempelajari dan mendalami lebih dulu terkait aduan yang diserahkan tersebut. Guna mengetahui duduk perkara dan latar belakangnya. “Setelah kami pelajari nanti teman-teman aliansi akan kami undang kembali ke sini untuk mendaklanjuti. Kami akan minta tim kami mengecek dulu,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIJ Didik Wardoyo menyebut, telah mengeluarkan surat edaran jelang proses PPDB untuk sekolah tidak boleh mengkoordinasikan pembelian seragam. Namun, sekolah diperbolehkan membuat aturan seperti bentuk atau model dan warna seragam tertentu. “Tapi tidak boleh mengkoordinir pembelian seragam, bukan berarti melarang sekolah punya seragam. Tidak boleh memaksa orang tua dan calon siswa baru untuk membeli seragam di sekolah,” katanya sambil mengaku belum menerima laporan aduan dari AMPPY.

Pun dalam ketentuan Permendikbud 75/2016 tentang Komite Sekolah ada batasan-batasannya. Sekolah tidak boleh memaksa siswa membeli seraga di sekolah. Diperbolehkan membeli seragam di sekolah misalnya seragam Pramuka langsung jadi dengan warna yang sama.

Menurutnya, pembelajaran jarak jauh dimasa pandemi sebenarnya tidak diharuskan video conference memakai seragam sekolah. Namun yang dibutuhkan hanya aktifitasnya saja. Dia menghimbau agar SE yabg sudah dikeluarkan dapat diindahkan oleh seluruh SMA/SMK se DIJ. Tidak elok, jika harus memaksakan anak membeli dan mempunyai seragam sesuai dengan kondisi normal.

Terkait penyusunan RAPBS, Didik menyebut, idealnya disusun paling lambat Juli tanggal 10. Dalam RAPBS tersebut ada prediksi penerimaan dana BOS dan APBD yang akan digunakan peruntukannya. Asumsi semester pertama banyak dilakukan PJJ di rumah. Tentunya menjadi pertimbangan pengeluaran-pengeluaran belanja sekolah. “Kami tidak melarang menerima sumbangan dari manapun baik masyarakat atau wali murid yang berlebih keuangannya. Tapi sifatnya bukan pungutan. Kriteria sumbangan sudah cukup jelas tidak dibatasi jumlahnya dan kapan harus membayar,” imbuhnya. (wia/pra)

Jogja Utama