RADAR JOGJA – Jogjakarta mulai diserbu wisatawan sejak libur Idul Adha hingga akhir pekan lalu. Hal ini memunculkan kekahwatiran karena sejauh ini belum terlihat pengawasan dan penegakan protokol kesehatan (prokes) di ruang publik.

Anggota Komisi A DPRD DIJ Muhammad Syafi’i menjelaskan, belum adanya payung hukum disertai ketegasan dan sanksi bagi pelanggar prokes menunjukkan tidak jelasnya konsep atau strategi penanganan Covid-19 di DIJ.

Padahal pemprov masih memberlakukan status tanggap darurat. “Terlihat instruksi disiplin protokol kesehatan Covid-19 sudah mengendur. Imbauan-himbauan sudah jarang terdengar. Tentu hal ini sangat mengkhawatirkan karena perkembangan kasus positif Covid-19 sampai hari ini semakin meningkat di DIJ maupun secara nasional,” katanya Senin (17/8).

Di sisi lain, kedatangan wisatawan dapat menjadi angin segar sebab mampu menumbuhkan aktivitas perekonomian. Namun pengawasan dan penegakan prokes perlu semakin digencarkan untuk menekan laju penularan Covid-19. “Kami berharap pemda tetap waspada dan melakukan langkah-langkah strategis dalam memastikan persebaran Covid-19 tidak semakin menyebar. Perlu koordinasi yang baik di antara pemda,” jelasnya.

Kepala Satpol PP DIJ Noviar Rahmad mengatakan, saat ini pihaknya tengah menggencarkan razia pemakaian masker. Upaya ini telah digelar sejak 4 Agustus lalu. “Yang terjaring rata-rata sekitar 100 orang per hari. Kalau di tempat wisata itu, misalnya di Baron 90 orang, Sadeng 50 orang. Sehari rata-rata ada ratusan,” katanya.

Razia menyasar titik-titik keramaian dan objek wisata. “Di titik keramaian satu shift 75 orang. Lalu di objek wisata 328 orang diterjunkan,” ungkapnya.
Sanksi administratif akan diberikan kepada pelanggar yang kedapatan tidak memakai masker. “Tiap yang tidak pakai masker dilakukan pengambilan KTP. Setelah pakai masker disuruh buat surat pernyataan bersedia memakai masker,” katanya.

Pelanggaran lain yang kerap ditemui adalah warga yang tak menerapkan prinsip social distancing. Misalnya kerumunan di kawasan Malioboro. Ini sulit ditangani karena membutuhkan pengawasan selama sehari penuh. “Kami tidak mungkin nungguin dari pagi sampai malam untuk mengimbau jaga jarak. Paling kalau kami lewat kami ingatkan, setelah pergi mereka kumpul lagi. Ini kami lakukan edukasi,” katanya.

Sanksi hukum belum akan diterapkan bagi para pelanggar prokes. Sebab, Satpol PP masih memberlakukan penertiban tapi tidak sampai proses pengadilan. “Jadi sebetulnya kesadaran masyarakat yang diperlukan. Ini seperti imbauan gubernur, bagaimana menjadikan masyarakat itu sebagai subjek, tidak hanya sebagai objek,” katanya. (tor/laz)

Jogja Utama