RADAR JOGJA – Proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta baru pada tahap pendataan. Hanya Hanya syarat harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan atau kini BPJamsostek dinilai diskriminatif.

Juru Bicara DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIJ Irsyad Ade Irawan mengatakan, persyaratan menjadi  peserta  aktif BPJamsotek untuk mendapatkan BLT sebesar Rp 2,4 juta itu diskriminatif. “Karena hanya pekerja atau buruh yang tercatat sebagai peserta aktif BPJamsostek yang bisa mendapatkan BLT,” tegasnya, Selasa (11/8).

Mengutip data Bappeda DIJ pada 2020 ini, KSPSI DIJ menyebut terdapat sekitar 902.543 pekerja atau buruh di DIJ. Tapi data BPJamsostek DIJ per Februari 2020, hanya terdaftar 367.723 buru atau pekerja yang menjadi peserta aktif BPJamsostek Jogjakarta. “Akan ada 534.820 pekerja yang terdiskriminasi dan tidak mendapatkan BLT dari pemerintah,” jelasnya.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIJ Ariyanto Wibowo mengakui belum semua pekerja didaftarkan kepesertaanya dalam BPJamsostek. “Perusahaan di DIJ baru 4.919 yang lapor,” tambahnya.

Dia melanjutkan, pemberi kerja atau perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJamsostek. Ini merujuk UU BPJS Pasal 15 Ayat 1 yang menyatakan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS. “Pekerja diimbau untuk mengecek sudah terdaftar atau belum kalau belum dapat melapor ke dinas,” katanya.

Ketika disinggung masih banyak perusahaan yang belum mendafatarkan pekerjanya, Bowo mengatakan, Disnakertrans DIJ menerapkan metode wajib lapor untuk melakukan monitoring ketenagakerjaan. “Metode wajib lapor itu kan pasti akan kita lakukan pemeriksaan ke lapangan dengan melakukan kunjungan perusahaan untuk menanyakan secara detail,” tandasnya.

Kepala Bidang Umum dan SDM BPJamsostel Jogjakarta Hari Prasetyo mengatakan, pihaknya belum bisa menyebut total penerima BLT di DIJ. Yang terdata saat ini baru sekitar 3.600 pekerja. “Itu baru tenaga bantu pemda,” jelasnya. (tor/pra)

Jogja Utama