RADAR JOGJA – Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X menilai program insentif dari Kementrian Koperasi dan UKM dapat meningkatkan pertumbuhan UMKM di DIJ.

“Masalahnya sekarang beredarnya duit itu hanya berapa. Kalau triliunan ya ngangkat. Kalau hanya Rp 10, 20, 30 miliar ya memberikan pertumbuhan tapi hanya nol koma saja,” jelasnya, setelah menemui Menteri Koperasi dan UKM di Gedhong Pracimasono Kamis (6/8).

HB X berharap agar pelaku usaha yang belum tersentuh seperti pedagang kasongan bisa ikut terdata. “Yang seperti kasongan dan lain-lain supaya bisa terdaftar. Ya karena itu kan hibah, di-launching 15 Agustus,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) DIJ Srie Nurkyatsiwi tengah melakukan pendataan menyusul adanya program insentif ekonomi dari pemerintah pusat kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Insentif diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM maupun pemerintah kabupaten atau kota terkait upaya pendataan penerima insentif.”Sasarannya usaha mikro dan ultra mikro yang belum bank able (memenuhi persyaratan bank),” jelasnya.

Penyaluran insentif tak langsung ditransfer kepada penerima melainkan disalurkan melalui pihak bank. Calon penerima harus memiliki data lengkap seperti NIK, nomor HP, dan jenis usaha. “Kami akan mendata dan silahkan masyarakat atau komunitas yang punya data bisa koordinasi dengan kami. Akan di-cleansing, jangan sampai tumpang tindih,” jelasnya.

Namun, Srie belum bisa menyebut jumlah penerima. Karena proses pendataan belum final. “Masih dalam proses. Tapi sudah mendata ada 39.000 tapi akan di-cleansing lagi. Sudah dikirim ke kementrian,” tambahnya.

Pelaku usaha akan menerima dana sebesar Rp 2,4 juta. Diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian di wilayah. Serta memuhlihkan usaha terdampak. Tak hanya UMKM melainkan juga usaha lintas sektoral. “Tahap pencairannya masih menunggu petunjuk teknis. Apakah akan disalurkan tiap bulan atau langsung ditransfer keseluruhan,” paparnya.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menjelaskan, perlu adanya kerja sama antara pemerintah pusat daerah untuk meminimalisir dampak perekonomian pada UMKM. Sehingga UMKM bisa mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Kemenkop UKM menganggarkan dana sebesar Rp. 28,8 triliun untuk 12 juta pelaku usaha. “Kami sedang dalam proses by name by adress kami berharap betul dukungan Pemda DIJ terutama mendata pedagang asongan, kaki lima, yang tidak terdaftar di BKPN (Badan Koordinasi Penanaman Modal),” jelasnya.

Sebab, UMKM yang terdaftar dalam BKPN telah berbadan hukum. Sedangkan pengusaha kecil lain seperti kuli pasar dan pedagang kaki lima belum ter-cover. “Nah ini minta dukungan mudah-mudahan bisa tercover. Kami harapkan Minggu ini bisa selesai semua anggran dan regulasi pelaksannaan,” tuturnya. (tor/pra)

Jogja Utama