RADAR JOGJA – Persoalan ketenagakerjaan di DIJ, tak hanya pekerja yang dirumahkan atau di-PHK karena pandemi korona. Ada pula pekerja yang masih diupah di bawah UMP hingga tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS.

Itu yang disuarakan ratusan pekerja yang tergabung dalam Serikat Buruh Independen (SBI) PT Kharisma Export menggeruduk DPRD DIJ Rabu  (21/7). Koordinator Lapangan Giyanto menjelaskan, PT Kharisma Export dianggap telah melakukan pelanggaran berat. Yakni memberi upah jauh di bawah upah minimum kabupaten/kota (UMK), tidak mendapat tunjangan hari raya (THR), meruhmahkan pekerja tanpa kejelasan, tidak membayar iuran BPJS, serta tak mendaftarkan seluruh pekerjanya menjadi peserta BPJS. “Sudah beberapa kali kawan-kawan tidak diupah sesuai UMK. Hanya 100 ribu per minggu,” jelas saat beraudensi dengan pimpinan DPRD DIJ Rabu (21/7).

Bila perusahaan tak sanggup menjalankan kewajibannya, menurut dia, sesuai ketentuan perundagan perusahaan mengajukan skema pailit. Dia meminta agar pekerja juga diberi kepastian terkait pemenuhan hak-hak buruh. “Kalau memang tidak bisa memperkerjakan lebih baik itu ditutup lalu disita. Jangan digantung begitu saja,” paparnya.

Terkait hak perlindungan sosial yakni kepersertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, perusahaan dikatakan telah menunggak pembayaran iuran. Selama 10 bulan untuk BPJS Ketenagakerjaan dan dua bulan untuk BPJS kesehatan. “Padahal sudah dipotong dari penghasilan kita, tapi (iuran) tidak dibayarkan,” jelasnya.

Staf Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIJ Endri Windarta mengaku, telah menerima aduan serikat pekerja beberapa waktu lalu. Pihaknya telah melakukan mekanisme pengawasan dan proses itu masih terus berlanjut. “Di pertemuan sudah diambil kesepakatan terkait maslaah pembayaran iruan BPJS itu nanti kami yang menyelesaikan. Kalau THR dan pengupahan adalah Disnaker Bantul,” jelasnya.

Terkait masalah BPJS, pihaknya telah menerbitkan nota pemeriksaan kepada PT Kharisma Export. “Sudah mengkaver terkait upah sudah dipotong tapi tidak disetor (ke BPJS) juga masalah perusahaan yang tidak mengikut sertakan seluruh pekerjanya menjadi peserta BPJS,” jelasnya.

Tim pengawas memberikan tempo satu bulan kepada perusahaan untuk melunasi iuran. Dalam rentan waktu hingga 26 Juli. “Kalau tidak ditindak lanjuti akan diproses selanjutnya, bisa sampai dengan penindakan hukum, pelimpahan perijinan, atupun penyidikan,” jelasnya. (tor/pra)

Jogja Utama