RADAR JOGJA – Pemerintah pusat resmi membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal itu berlandaskan Peraturan Presiden (Perpres) No.82/2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Sejauh ini, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIJ tetap bertugas seperti biasa. Pemprov DIJ masih menunggu arahan pemerintah pusat terkait Perpres tersebut.

Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X mengatakan, selama masih ada pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit (RS) maka Gugus Tugas Penanganan Covid-19 tetap bertugas seperti biasa. “Bekerja berdasarkan UU Kebencanaan,” katanya di Kompleks Kepatihan Rabu (21/7).

Sejauh ini, HB X belum menerima arahan khusus dari presiden terkait pembubaran tersebut.

Terkait masa tanggap darurat yang akan berakhir pada 31 Juli, tak menutup kemungkinan bahwa status tersebut akan kembali diperpanjang. “Selama masih ada yang kena korona di RS ya dalam keadaan darurat tetap saya lakukan. Karena tidak mungkin beli PCR atau RDT harus lelang dulu, tidak mungkin. ,” katanya.

Terpisah, Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji mengaku telah menerima informasi terkait pembubaran gugus tugas menjadi satuan tugas (satgas). Menurutnya, dalam perpres tersebut, Presiden Jokowi ingin membagi fokus pada bidang ekonomi dan non ekonomi termasuk kesehatan. “Ada satgas yang mengurus pemulihan ekonomi,” katanya.

Pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 penting dilakukan namun tidak menyampingkan urusan kesehatan. Pemprov DIJ pun memiliki konsentrasi untuk memulihkan perekonomian masyarkaat.

Biarpun ada perubahan, Aji tak mempermasalahkan hal tersebut. Sebab, Gugus Tugas juga memiliki fokus di bidang sosial dan pemulihan ekonomi. Perubahan juga tak akan mempengaruhi penanganan Covid-19 di DIJ. “Tidak akan ada banyak perubahan dari situ. Tinggal konsentrasinya ke arah mana. Kami punya satgas yang menangani kesehatan, sosial, dan pemulihan ekonomi,” tuturnya.

Aji melanjutkan, perubahan gugus tugas penanganan Covid-19 menjadi satgas masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. “Kami sedang menunggu instruksinya,” imbuh dia.

Dalam waktu dekat, gubernur akan melakukan pertemuan dengan pimpinan daerah. Membahas evaluasi masa tanggap darurat. Serta meminta pendapat apakah masih diperlukan perpanjangan masa darurat transisi. ‚ÄĚKalau melepas sama sekali kayaknya juga belum. Jadi pertimbangannya tanggap darurat atau darurat transisisi,” jelasnya. (tor/bah)

Jogja Utama