RADAR JOGJA – Menghadapi masa pandemi dan musim kemarau, ketersediaan bahan pangan di DIJ dipastikan terpenuhi hingga akhir tahun. Berdasarkan perhitungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIJ, tiap bulannya stok bahan pokok mengalami surplus rata-rata selama dua bulan.

Kepala DPKP DIJ Arofa Noor Indriani mengatakan, memasuki pertengahan tahun pihaknya terus melakukan pemantauan ketersediaan stok di pedagang-pedagang ritel hingga gabungan kelompok tani (Gapoktan). Juga produksi dan cadangan pangan yang ada di petani, Bulog, BUMD, serta Gapoktan yang mengikuti program pemerintah.

“Datanya mingguan ya, jadi selalu surplus terus. Ketersediaan masih tinggi dibandingkan kebutuhan. Ini berdasarkan analisis neraca bahan makanan yang kita buat,” jelasnya kemarin.

Dia melanjutkan, kebutuhan beras per orang dalam satu tahun adalah sekitar 88 kg. Angka itu menjadi dasar penyusunan neraca bahan makanan dengan memperhatikan jumlah penduduk, wisatawan, dan mahasiswa yang ada di DIJ.

“Di total kebutuhan satu tahun itu aman dua bulan terus menerus. Jadi kalau perhitungan kami, Januari sampai Desember masih ada stok sisa dua bulan,” urainya.

Arofa menjelaskan, untuk meningkatkan ketahanan pangan, strategi optimalisasi pekarangan dengan tanaman sayur dan buah dilakukan. Sehingga masyarakat dapat memanfaatkan hasil panennya sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga. “Kita sudah meningkatkan produksi ini. Optimalkan pekarangan dengan tanaman sayur buah, jadi keseharian tidak usah beli tapi metik sendiri,” terangnya.

Adapun terkait akses pangan di masa pandemi Covid-19, DPKP memaksimalkan Toko Tani Indonesia Center (TTIC). Melalui TTIC masyarakat bisa membeli bahan pangan dengan harga di bawah pasaran. “Kami membuat bazar ke pasar tiap hari di DIJ. Yang menjual di sana dengan harga di bawah pasar. Mulai pandemi diselenggarakan terus,”  jelasnya.

Wakil Ketua Tim Pengendalian inflasi Daerah (TPID) DIJ Hilman Tisnawan menjelaskan, untuk mewujudkan ketahanan pangan mandiri diperlukan data produksi serta integrasi data dari dinas terkait. “Informasinya buka hanya ketahanan pangan, kita ingin punya data untuk pengendalian inflasi. Itu juga ada kepentingan strategi ketahanan pangan, untuk cadangan pangan gimana, pola tanam,” ungkapnya.

Hilman berujar, sistem ini perlu segera direalisasikan sebagai acuan proyeksi dan prediksi terkait sistem peringatan awal atau early warning system.  “Tim segera bergerak memetakan data pengolahan lahan, ketika dibutuhkan data itu telah ada,” tandasnya. (tor/laz)

Jogja Utama