RADAR JOGJA – Perubahan Perwal 51/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendlian Covid-19 pada masa tatanan normal baru di Kota Jogja menjadi perda tak mudah. Salah satunya karena belum masuk dalam program pembentukan perda (Propemperda) 2020.

Ketua DPRD Kota Jogja, Danang Rudyatmoko mengatakan, terkait perubahan perwal menjadi perda bukal hal yang mudah. Selain karena harus merubah Propemperda 2020, juga sejauh ini naskah akademik (NA) belum jelas. “Jadi untuk usualan aturan penanggulangan bencana non alam kayaknya di 2021. Kalau tahun ini sudah tidak memungkinkan,” kata Danang usai menghadiri Launching Serentak Kampung Tangguh Nusantara di Ponggalan Kamis (9/7).

Perwal tersebut menuai kontroversi karena memuat aturan denda. Karena sesuai dengan ketentuan pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan yang memuat sanksi hanya Undang-Undang, Perpu dan Perda.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi (HP) mengatakan dalam perwal yang memuat sanksi denda Rp 100 ribu bagi yang tidak mengenakan masker hanyalah opsi yang akan diterapkan. Opsi yang dimaksud yakni sanksi yang dikenakan bisa berupa teguran lisan, tertulis, maupun sanksi sosial. Sehingga sanksi denda bukan serta merta. “Tergantung kasusnya dan kejadian di situ apakah cukup ditegur atau sampai denda,” tuturnya.

Danang pun menilai lebih baik melakukan revisi perda terkait penanggulangan bencana alam. Meski saat ini sudah ada Perda Kota Jogja Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah, tetapi belum secara spesifik membahas mitigasi bencana non alam. “Kebetulan ada Covid-19 dan disitu tidak ada pencegahan non alamnya. Kalau hanya tentang Covid-19 saja terlalu kecil lingkupnya,” katanya

Politikus PDIP itu menjelaskan mitigasi bencana non alam harus diakomodir termasuk penanganannya dalam revisi Perda tersebut. Selain Perda yang usianya sudah mencapai lima tahunan itu juga menjadi tidak relevan jika tidak adanya upaya revisi. Terlebih dalam kondisi seperti saat ini pandemi Covid-19. “Sekalian saja karena supaya mitigasinya juga jelas. Jangan-jangan nanti ada virus bakteri lain dengan model yang baru kita enggak tahu,” ujarnya.

Menurut dia, aturan yang membahas penanggulangan bencana non alam tidak hanya mengatur tentang Covid-19 secara khusus. Tetapi juga terkait penyakit-penyakit lain yang dimungkinkan memiliki kecepatan dalam bermutasi. “Maka pemkot selaku pembuat regulasi saya kira perlu mengumpulkan para dokter untuk mencari masukan terkait hal itu. Kira-kira penyakit apa saja yang kemungkinan cara bermutasinya itu cepat,” jelasnya.

Sementara untuk Propemperda 2020, dari target sembilan raperda. Sebagian sudah diselesaikan. Namun, masih ada satu raperda yang sejak awal tahun dibahas namun belum selesai, yakni terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ini dikarenakan pansus raperda masih melakukan konfirmasi ke DIJ terkait kewilayahan di Kota Jogja. Maka, raperda yang lain akan diselesaikan pada triwulan kedua. “Akhir tahun insyaallah semua Propemperda 2020 sudah bisa kami selesaikan. Jadi pansus ini memang sengaja kita buat sedetail mungkin,” imbuhnya. (wia/pra)

Jogja Utama