RADAR JOGJA – Pemprov DIJ mempersilakan tempat usaha untuk beroperasi di tengah masa transisi menuju kondisi new normal. Asalkan pelaku usaha mengutamakan protokol tetap (protap) kesehatan saat menyelenggarakan kegiatan ekonomi.

Koordinator Pengamanan dan Penegakan Hukum Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di DIJ Noviar Rahmad berharap pemerintah daerah segera menyiapkan peraturan terkait tempat usaha yang ingin beroperasi. “Misalnya jam operasional dan lainnya itu menjadi kewenangan kabupaten/kota,” jelasnya.

Di masa perpanjangan masa tanggap darurat, selain mencegah kerumunan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIJ fokus untuk mengawasi penerapan protap kesehatan di hotel, restoran, serta toko-toko. Misalnya dengan memberlakukan sistem skoring terkait penerapan protap kesehatan. Hasil penilaian akan ditempel di muka tempat usaha.

“Ada beberapa kategori tempat usaha restoran, hotel, tempat wisata, skornya berapa. Akan kami tempel di sana catatan yang harus diperbaiki,” jelas Noviar yang juga kepala Satpol PP DIJ ini.

Sistem skoring diharapkan dapat menjadi acuan masyarakat dalam melakukan penilaian terhadap penerapan protap kesehatan di suatu tempat. “Misalnya kami tempel skor hanya 60, itu nilai kurang baik. Masyarakat akan menilai protokol kesehatan tidak diterapkan di tempat itu,” katanya.

Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) XGubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X  menjelaskan, pembukaan tempat usaha hingga objek wisata diperlukan agar perekonomian DIJ dapat segera bangkit. Menurutnya, ekonomi Jogja harus tumbuh dalam situasi pandemi. “Silakan buka. Kalau mau buka hotel, rumah makan, objek wisata silakan, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan, itu harus,” tandasnya.

Pembukaan aktivitas ekonomi dilakukan secara bertahap. Diimbangi upaya pengawasan kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan. Misalnya di sektor pariwisata, Pemprov DIJ telah memberlakukan aplikasi khusus untuk mendata tiap wisatawan yang berkunjung.

“Karena yang datang itu bukan hanya orang  Jogja, nanti kalau lain waktu ternyata mereka ada yang positif itu bagaimana kita akan tracing? Kalau yang datang pada jam yang sama itu orang Semarang, Surabaya,” tambahnya.

Menurutnya, kasus positif Covid-19 di DIJ masih fluktuatif sehingga status tanggap darurat masih diberlakukan. Dengan berlakunya status tanggap darurat, dianggap dapat mempermudah upaya penanganan Covid-19. “Kalau tidak (tanggap darurat) PCR swab aku kudu lelang, susah. Dalam tanggap darurat tinggal beli, yang penting dipertanggungjawabkan,” tuturnya.

Adapun sektor pendidikan nantinya akan dibuka paling akhir. Sebab, pemprov masih akan melakukan pengamatan tren positif saat masa uji coba pembukaan aktivitas ekonomi. “Pendidikan kalau saya belum berani (membuka). Perlu dipelajari, ya mau lihat kondisi pada hotel, restoran, pariwisata membahayakan tidak?,” tuturnya. (tor/laz)

Jogja Utama