RADAR JOGJA – Tenaga kesehatan disebut menjadi garda terdepan dalam penanganan virus Covid-19. Risiko tinggi tertular, bahkan beberapa ada yang akhirnya meninggal karena terpapar virus Covid-19. Pemerintah pun menjanjikan insentif bagi mereka. Tapi belum semua memperolehnya. Sampai sekarang.

Alat pelindung diri (APD) masih langka saat awal pandemi, Maret lalu. Hanya menggunakan jas hujan sebagai pelindung diri. “Kami awalnya datang ke sana (rumah warga) dengan mantel plastik karena tidak punya APD. Yang penting terlindungi,” kata Kepala Puskesmas Gedongtengen, Tri Kusumo Bawono dihubungi Radar Jogja Minggu (5/7).

Dengan segala keterbatasan APD dan warga yang belum teredukasi dengan baik, petugas Puskesmas tersebut melayani masyarakat pendatang atau warga yang baru saja pulang dari luar negeri atau daerah terjangkit covid-19. Dengan membuat jalur inveksius khusus pemudik yang memiliki gejala. “Apabila ada satu tempat yang reaktif (pemeriksaan mandiri) kemudian wilayah dan keluarga mengucilkan. Maka peran kami datang ke situ, untuk edukasi,” ujarnya.

Dokter Teladan DIJ 2019 ini juga memiliki dua petugas survilens yang sangat aktif berkunjung ke wilayah setiap hari. Disamping layanan itu, ada layanan memeriksa orang meninggal di wilayah dengan prosedur Covid-19. Meskipun memiliki keterbatasan kebutuhan APD. “Kalau ada orang yang meninggal kami yang diminta masuk,” tuturnya.

Mau tidak mau tanpa mengenal waktu, petugas survilens harus mendatangi wilayah ketika ada orang meninggal untuk memeriksa. Pernah, selama dua hari ada warga meninggal tanpa ditangani siapapun. Sehingga petugasnya mendatangi ke lokasi. “Kami mengakalinya hazmat yang bisa dicuci yang kami pakai itu,” terangnya

Dia pun menyinggung nakes yang diduga pernah terpapar pasien karena muncul gejala yang hampir sama dengan covid-19. Saat ini dalam keadaan baik semua. Sebelumnya, enam petugas puskesmas itu sempat sakit dengan bergejala mirip covid-19. “Alhamdulillah sudah sehat semuanya karena sekarang APD sudah sesuai standar,” tambahnya.

Pengalaman serupa juga dialami Dokter Forensik RSUP Dr Sardjito Lipur Riyantiningtyas. Dia harus megurus jenazah infeksius. Awal menangani jenazah pasien dalam pengawasan (PDP) maupun positif korona sempat membuatnya bergidik. Mengingat riwayat virus yang telah banyak merenggut nyawa termasuk para tenaga medis.

Lipur mengaku, rasa duka saat mengurus jenazah lebih banyak dirasakannya. Terlebih saat awal pandemi, masih ada masyarakat yang menolak jenazah karena khawatir tertular. Tidak hanya itu, pemakaman setempat juga banyak yang menolak jenazah infeksius tersebut. Hanya saja saat ini, masyarakat sudah lebih teredukasi. “Padahal kalau sudah keluar dari rumah sakit, dipastikan tidak akan terjadi penularan. Karena jenazah sudah ditangani sesuai protokol,” ujarnya, Minggu (5/7).

.Sempat tidak memiliki seragam saat melakukan pekerjaannya, Lipur bersama timnya mulai berinisiatif untuk membuatnya. Sebelumnya, pakaian yang dipakai untuk mengurus jenazah adalah pakaian yang juga digunakan mulai dari rumah. Ditambah dengan APD level tertinggi untuk menjadi tameng selama bekerja. “Karena kami juga khawatir saat pulang ke rumah dengan baju yang sama digunakan saat bekerja,” tuturnya.

Kekhawatiran Lipur bukan tanpa alasan. “Sampai saat ini, di DIJ ada enam dokter dan satu di antaranya meninggal dunia,” kata Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) DIJ Joko Murdiyanto kepada Radar Jogja, Jumat (3/7).

Saat dimintai keterangan terkait enam dokter tersebut, Joko tidak mau memberikan keterangan terkait rekam medis, kondisi, ataupun data. Joko menyampaikan, karena berkaitan dengan kode etik kedokteran yang melarang rekam medis bebas dibuka untuk umum. “Saya tidak bisa menyampaikan,” ulang Joko.

Namun, Joko menyebutkan satu dokter yang meninggal dunia itu adalah Prof. Dr. dr. Iwan Dwi Prahasto. Guru Besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM. Joko menambahkan, terkait penyebab para dokter atau medis terpapar virus karena tertular oleh pasien, dia juga belum bisa memastikan secara pasti. Sebab, untuk mengetahui penyebabnya harus melakukan serangkaian tracing atau pelacakan yang serius. “Itu juga memerlukan waktu yang panjang. Jadi tidak bisa sembarangan menyimpulkan,” ungkapnya.

Joko berpesan untuk masyarakat, untuk tidak menyalahartikan istilah new normal. Saat new normal, bukan berarti kembali normal seperti saat sebelum adanya Covid-19. Yakni, tetap konsisten menerapkan protokol kesehatan. “Harus disiplin protokol,” tegasnya.

Adaptasi untuk kebiasaan baru memang tidak mudah. Namun, harus dibiasakan agar gelombang kedua persebaran Covid-19 tidak terjadi. Dia menyebut, harus ada partisipasi dari masyarakat. “Kalau partisipasi masyarakat belum atau tidak beres. Susah new normal itu diterapkan,” jelas dia.

Terkait dengan insentif bagi nakes yang dijanjikan, sampai saat ini, Lipur tidak tahu-menahu apakah namanya tercatat dalam pengajuan dana insentif yang dijanjikan oleh pemerintah pusat. Meskipun tidak berharap banyak pada dana tersebut, Lipur akan tetap menjalankan tugas sesuai yang diamanahkan. “Kalau dapat puji Tuhan, kalau tidak dapat saya tetap menjalankan tugas. Karena itu memang tugas saya, dari situ saya sudah digaji,” ungkap Lipur. (cr1/eno/wia)

Jogja Raya