RADAR JOGJA – Gubernur DIJ Hamengku Buwono X (HB X) meminta setiap bupati dan wali kota bijak dalam menerbitkan kebijakan terkait pembukaan objek wisata, hotel dan restoran di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dia tak ingin keputusan tersebut menjadi bumerang dengan munculnya kasus positif Covid-19 baru.

Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini berpesan agar setiap pemangku wilayah dapat mendata para wisatawan yang datang. Tujuannya untuk memudahkan pendataan dan pelacakan. Terlebih jika muncul kasus Covid-19 dari destinasi wisata.

“Saya hubungi bapak bupati, kalau buka pariwisata di Kaliurang, Parangtritis, di Gunungkidul silakan saja. Tapi nanti kalau ada kasus positif bagiamana kita akan tracing. Begitu pulang dari sana kebetulan bukan orang Jogja ternyata positif. Ini kesulitan,” jelasnya ditemui di Kompleks Kepatihan Pemprov DIJ, Kamis (2/7).

HB X mencontohkan skema QR code yang diusung oleh Pemkot Jogja. Menurutnya cara ini efektif dalam mendata wisatawan yang masuk kawasan Malioboro. Sehingga ketika muncul kasus akan memudahkan pelacakan atau tracing.

Tantangan dibukanya objek wisata adalah munculnya kerumunan. Semakin bertambah karena pengunjung tak hanya berasal dari DIJ. Kedatangan wisatawan ini tak menutup kemungkinan adanya potensi membawa Covid-19.

“Punya kerjasama dengan kota (Pemkot Jogja) dengan QR Code, ID untuk masuk Malioboro. Masukan nama, nomor handphone lalu asal. Sehingga kita tidak kesulitan. Kalau tidak, Covid kedua bisa terjadi tapi kita kesulitan untuk tracing,” katanya.

Dalam kesempatan ini, HB X turut menjelaskan kebijakan perpanjangan status tanggap darurat. Guna menjawab keresahan pelaku usaha di DIJ. Kebijakan tersebut diambil bukan berarti aktivitas perekonomian terhenti. 

Kebijakan tersebut untuk memudahkan alur administrasi. Termasuk untuk melakukan tindakan medis atas temuan kasus positif. Seperti pengadaan alat medis, rapid diagnostic test (RDT) kit hingga perangkat penguji swab.

Apabila tak melalui status tanggap darurat, maka pengadaan harus melalui lelang. Artinya harus menunggu rentang waktu tertentu hingga tindakan medis dilakukan. Tentunya ini tak efektif dalam penanganan cepat Covid-19.

“Tanggap darurat itu bukan tentang kondisi semata tapi memudahkan saya untuk mengobati yang positif. Kalau (status tanggap) darurat saya cabut ada yang positif arep ngobati nganggo PCR swab aku kudu lelang, kan susah, lelang kudu 45 dino, tapi dengan kondisi darurat mau beli tinggal beli tapi tetap dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

HB X juga tak ingin terburu-buru atas kebijakan pendidikan. Fokus utama saat ini adalah bidang kesehatan. Menurutnya, tak mungkin membuka pintu pendidikan apabila ancaman pandemi Covid-19 masih ada. Kecuali penerapan protokol kesehatan Covid-19 berlaku ketat, baku dan disiplin. Tentunya oleh sekolah, terutama para siswa.

“Pendidikan belum berani (buka) harus pelajari dulu. Resiko terlalu tinggi, jadi saya ingin betul-betul aman. Melihat kondisi ini pada hotel, rumah makan lalu pariwisata, nanti membahayakan tidak. Segala pertimbangan harus dilakukan dengan jujur,” katanya. (dwi/tif)

Jogja Utama