RADAR JOGJA – Jelang akhir masa pengajuan keringanan ketetapan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB), Kantor Penanaman Modal dan Perizinan dipadati para wajib pajak. Mayoritas mengajukan keringanan karena keberatan dengan kenaikan ketetapan PBB. Juga karena terdampak pandemi korona. Pelayanan dibatasai hingga Selasa (30/6)

Di antaranya Ahmad Tri Sasongko. Pengelola Hotel Mulia Kencana Jalan Pasar Kembang No 15 itu mengaku, awalnya muncul rasa optimis dengan prediksinya bahwa masa tanggap darurat Covid-19 akan dicabut per Juni ini. Maka tingkat hunian hotel atau penginapan akan menggeliat kembali menuju new normal. Tapi ternyata, masa tanggap darurat itu ada perpanjangan hingga 31 Juli. “Kami berharap awal Juli sudah dicabut masa tanggap darurat mungkin okupansi bisa menggeliat lagi. Tapi diperpanjang lagi sampai akhir Juli makanya saya ajukan keringanan baru sekarang ini,” katanya ditemui di sela mengantre, Selasa (29/6).

Dia menjelaskan, masa pandemi ini menjadi alasan ia mengajukan keringanan PBB 2020. Meski kenaikan yang diterimanya tidak terlalu signifikan hanya sekitar Rp 500 ribu. Dari ketetapan PBB tahun 2019 sekitar Rp 16.177.000 naik menjadi sekitar Rp 16.630.000 pada 2020 dengan luas lahan 656 meter persegi. “Kalau sebelum pandemi sudah ada pemasukan. Kalau sekarang nggak naikpun (ketetapan PBB) tetap enggak kuat kami bisa membayar karena pandemi,” ujarnya.

Dia mengajukan keringanan maksimal 75 persen sebelum batas waktu hingga 30 Juni. Namun, dia harus menunggu jawaban atas keringanan tersebut satu sampai dua bulan ke depan. Dikatakan, jawaban dari pemkot akan dikirim melalui surat. “Tabungan sekarang juga sudah nol. Semoga keringanan sesuai yang kami ajukan,” harapnya.

Ahmad menambahkan, karena dampak selama pandemi sangat dirasakan. Sama sekali tidak ada pemasukan. Okupansi selama pandemi terhitung sejak April hingga Juni anjlok nol persen. Atau tidak ada hunian sama sekali. Sebelum pandemi pemasukan bisa di atas 70 persen. Terpaksa dia juga merumahkan sembilan karyawannya karena tidak mampu membayar gaji mereka. “Gaji karyawan aja enggak ada, gimana mau bayarin ini (PBB),” tandasnya.

Meski demikian, maksimal pembayaran sampai dengan batas Septembrer. Dia optimis, setelah perpenajangan masa tanggap darurat sampai dengan 31 Juli okupansi penginapan akan mulai menggeliat lagi. Meski dengan prosedur protokol baru menuju new normal, paling utama wisatawan akan bermunculan lagi. “Kami optimis untuk itu. Kami juga sudah siap dengan protokol baru,” tambahnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jogja Wasesa belum dapat dikonfirmasi terkait dengan hal ini. Radar Jogja sudah menghubungi via chat Whatsapp namun belum kunjung dibalas. (wia/pra)

Jogja Utama