RADAR JOGJA – Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X belum mengetahui secara pasti kelanjutan pembangunan tol di Jogjakarta. Ini karena wewenang utama pembangunan jalan bebas akses berada di pemerintah pusat. Hanya, dia mengakui seluruh proses birokrasi masih berlangsung.

Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini menuturkan tahapan terbaru masih dalam ranah sosialisasi. Penanggungjawab proyek masih melakukan sosialisasi kepada warga maupun instansi terdampak. Terutama yang bidang tanah dan bangunannya menjadi area pembangunan.

“Itu kan wewenang Jakarta (pemerintah pusat) saya enggak tahu persis. Kalau saya kan hanya nanti dari pemrakarsa mengajukan IPL (izin penetapan lokasi). Tapi kan sekarang masih proses sosialisasi lebih dulu sampai tahun depan,” jelasnya ditemui di Kompleks Kepatihan Pemprov DIJ, Selasa (23/6).

Saat ini tahapan konsultasi tol Jogjakarta-Solo telah rampung. Hanya saja tahapan pembebasan lahan belum berlangsung. Tahapan ini, lanjutnya, akan berlangsung kisaran Juli hingga beberapa tahun ke depan.

“Jadi mungkin kalau dimulai ya mungkin baru pertengahan tahun depan. Kalau selesai pembayaran dan sebagainya terakhir tahun depan. IPL turun dulu, ya tergantung persyaratan teknisnya. Karena sampai sekarang saya juga belum terima,” katanya.

DIJ akan dilalui beberapa proyek pembangunan tol. Selain ruas Jogjakarta-Solo adapula ruas Jogjakarta-Bawen. Seluruhnya terus bergulir walau dalam masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Bahkan tahapan konsultasi publik untuk ruas Jogjakarta-Solo telah selesai.

Tahapan selanjutnya adalah dengan penerbitan IPL yang ditargetkan Juli 2020. Sementara untuk ruas Jogjakarta-Bawen baru merampungkan tahapan sosialisasi. Berlanjut dengan konsultasi publik. Untuk fasilitas IPL ditargetkan akhir tahun 2020.

“Proses konsultasi publik kepada warga terdampak proyek pembangunan jalan tol Jogjakarta-Solo sudah selesai dilakukan, lanjut Jogjakarta-Bawen. Kalau ruas Jogjakarta-Cilacap masih dibahas teknisnya dengan Pemerintah Pusat,” ujar Pelaksana Harian Unit Manajemen Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Program Prioritas (TP5) DIJ Rani Sjamsinarsi.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (PTR), lanjutnya, melakukan penjajakan untuk mempersiapkan pengadaan lahan dua ruas jalan tol tersebut. Apabila ada warga terdampak atau keberatan, dimungkinkan ada perubahan. Tentunya berdampak dengan berubahnya. Detail Engineering Design(DED).
Mantan Plt Sekprov DIJ ini menambahkan setelah IPL ruas Jogjakarta-Solo keluar Juli, berlanjut dengan fasilitas IPL ruas Jogjakarta-Bawen. Ruas kedua ditargetkan rampung penghujung tahun ini. Tentunya setelah tahapan sosialisasi dan konsultasi publik rampung.

Sementara ruas Jogjakarta-Cilacap masih dalam proses di Proyek Strategis Nasional (PSN). Ruas tol yang melalui Kulonprogo ini masih dalam proses lelang tender oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Skemanya melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Pembebasan lahannya akan dilakukan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Semua tetap berjalan sesuai dengan tahapannya masing-masing baik di daerah maupun dipusat. Optimis akan berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan,” katanya. (dwi/ila)

Jogja Utama