RADAR JOGJA –  Nilai ketetapan pajak bumi dan bangunan (PBB) Kota Jogja tahun ini direkomendasikan dikembalikan seperti tahun lalu. Itu berdasarkan evaluasi para legislator atas pelaksanaan hasil rapat kooordinasi, antara DPRD Kota Jogja dan Pemkot Jogja 2 Maret lalu.

Ketua DPRD Kota Jogja Danang Rudyatmoko mengatakan, kesepakatan dari rapat gabungan Komisi A dan Komisi B DPRD Kota Jogja, Senin (15/6) sore merekomendasikan nilai ketetapan PBB 2020 ini dikembalikan seperti angka tahun lalu. Itu berdasarkan evaluasi pendapatan pemkot selama pandemi ini. Serta regulasi terkait kenaikan ketetapan PBB yang dinilai belum sempurna. “Rekomendasinya nilai ketetapan PBB tahun ini disamakan dengan 2019,” katanya, Selasa (16/6).

Danang menjelaskan, tindak lanjut yang dilakukan Komisi A dan Komisi B paska rapat koordinasi 2 Maret lalu. Komisi A yang bermitra dengan Kantor Pertanahan Kota Jogja terkait zona nilai tanah yang menjadi ketentuan dasar perhitungan nilai jual obyek pajak masih debatable.

Begitupula Komisi B. Berdasarkan rapat kerja dengan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Jogja, karena pandemi korona ini potensi pendapatan asli daerah yang sudah ditetapkan dalam APBD 2020 ini tidak bisa terealisasi 100 persen. Menurut Danang, kenaikan ketetapan PBB untuk lebih dari 90 ribu wajib pajak pun dinilai tidak jelas perbedaanya dengan tahun lalu. Ada yang kenaikannya signifikan. Tapi ada pula yang tetap. “Sekaligus untuk membantu warga yang terdampak korona, supaya kondisi ekonomi mereka tidak terbebani,” ungkap politikus PDIP itu.

Dalam rapat koordinasi Maret lalu, juga sudah mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan kebijakan afirmatif. Yakni masyarakat yang merasa keberatan dengan kenaikan PBB mengajukan keringanan. Terkait hal itu, pemkot juga mengeluarkan Perwal Nomor 96 tahu 2019 dan Kepwal Nomor 515 tahun 2019 tentang penetapan besaran pemberian stimulus. Permohonan pengajuan keringanan masih dilayani hingga akhir Juni ini.

Danang mengatakan, hasil rekomendasi rapat gabungan Komisi A dan Komisi B itu pun masih akan ditindaklanjuti dengan Pemkot Jogja. Dalam waktu dekat akan segera mengundang pemkot untuk membahasnya. “Baru hari ini (kemarin) saya tanda tangani rekomendasinya dan masih akan dibahas dalam pertemuan dengan eksekutif (Pemkot),” tutur Danang.

Sementara itu anggota Komisi B DPRD Kota Jogja Antonius Fokki Ardiyanto menambahkan, dalam rapat gabungan tersebut juga membahas terkait ketetapan PBB 2021. Menurut dia, tahun depan masih dalam proses pemulihan perekonomian. Hasilnya, kalangan legislator akan mengamandemen Perda nomor 2 Tahun 2011 terkait PBB Perkotaan dan Pedesaan sehingga koefisien pembaginya tidak sebesar tahun ini. Selain itu juga mendorong pemkot untuk melakukan MoU dengan badan pertanahan nasional dalam menentukan nilai bidang tanah atau peta bidang. “Yang dibiayai dengan APBD Kota Jogja,” tuturnya.

Ketika dikonfirmasi Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi mengaku, belum mengetahui terkait hasil rekomendasi rapat gabungan DPRD Kota Jogja tersebut. Hasilnya belum diterima pemkot. “Saya belum tahu,” ujarnya. (pra/bah)

Jogja Utama