RADAR JOGJA – Bulan depan APBD Kota Jogja kembali akan dirasionalisasi. Dengan mempertimbangkan pendapatan yang masih belum stabil ditengah pandemi covid-19.

Berkaitan dengan hal itu, Surat Edaran (SE) Wali Kota Jogja terkait rasionalisasi anggaran yang berdampak pada penghentian sementara sejumlah kegiatan pun akan berakhir 30 Juni. “Nanti Juli akan kami rasionalisasi lagi, terutama ketika ada ketentuan baru dari pemerintah pusat. Yang jelas pendapatan terus turun,” kata Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi (HP) beberapa waktu lalu.

HP mengatakan sektor pendapatan yang terus turun mengakibatkan kemampuan daerah dalam menggulirkan program menjadi berkurang. Pada tahun lalu sektor pendapatan daerah mencapai sekitar Rp 680 miliar. Jika dikalkulasi dalam sehari rata-rata ada pemasukan sebesar Rp 1,5 miliar.

Salah satu pendapatan yang menjadi pemasukan utama yaitu pajak hotel. Begitu pula sektor pajak lain seperti restoran, hiburan, hingga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. “Tapi selama pandemi covid-19, kalangan perhotelan menjadi sektor yang terpukul karena anjloknya wisatawan,” ujarnya.

Meski demikian, dia tetap menjamin layanan publik dapat berjalan dengan baik dan aktivitas ekonomi masyarakat juga bisa berputar. Masyarakat yang sebelumnya hanya menunggu di rumah, kini sebagian mulai aktif dengan dibarengi protokol yang ketat. Dicontohkan, pada pekan kemarin pedagang batik di Pasar Beringharjo juga mulai ada pembeli meski belum pulih normal. “Sembari kami kuatkan protokol, aktivitas ekonomi bisa kembali lagi,” ucapnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Jogja Oleg Yohan mengingatkan kembali sehubungan pengajuan PBB paling lambat pada 30 Juni. Pengajuan bisa diajuakan segera. “Tidak benar bahwa pembayaran PBB akan dikembalikan seperti 2019,” imbuhnya. (wia/pra)

Jogja Utama