RADAR JOGJA – Rencana penataan Kota Jogja berantakan akibat pandemi korona. Semua rencana penataan pedestrian yang direncanakan tahun ini semuanya ditunda. Di antaranya penataan pedestrian Jalan KH Ahmad Dahlan dan tahap dua Jalan Jenderal Sudirman.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Jogja Kadri Renggono mengatakan, untuk penataan wajah Kota yang bersumber dari dana keistimewaan (Danais) ditunda pengerjaanya oleh Pemprov DIJ. “Ditunda tidak dikerjakan tahun ini. Dari segi waktu juga tidak memungkinkan,” katanya belum lama ini.

Kadri menjelaskan, selain itu untuk program pembangunan fisik pemkot anggaran sudah dialokasikan semuanya ke belanja tidak terduga. Tahun ini tidak ada pembangunan fisik apapun. Adapun pembangunan fisik harus melalui mekanisme perubahan anggaran. Tetapi harus selesai dalam jangka waktu tiga bulan. “Kecuali kalau sudah lelang kontrak ya jalan tapi perkiraan saya belum banyak (lelang kontrak) baru sepertiganya,” ujarnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja, Hari Setyowacono menambahkan, penundaan proyek fisik dalam rangka realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan dampak korona. “Pekerjaan fisik yang masih ada itu sifatnya dalam rangka mengantisipasi kalau ada kerusakan-kerusakan,” katanya.

Hari menjelaskan yang paling banyak adalah kegiatan pemeliharaan sifatnya adalah insidentil. Dicontohkan jika terjadi kerusakan seperti talut maka bisa dilaksanakan dalam rangka pekerjaan fisik dengan skala perbaikan. “Tahun ini tidak ada pembangunan fisik yang benar-benar baru,” ujar mantan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Jogja itu.

Selain untuk perbaikan, sebagian juga melanjutkan pembangunan yang sifatnya multiyears seperti pembangunan Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan SDN Bangunrejo II. “Ini karena lelangnya sudah akhir 2019 dan itu sudah berjalan,” jelasnya.

Menurut dia, sempat ada beberapa proyek yang sudah menang lelang dan dinaikkan ke BLP sepeti saluran air hujan (SAH) dan kemudian dibatalkan. Karena dananya dialihkan untuk penanganan korona.

Sehingga, beberapa proyek fisik yang dibatalkan ada enam paket pekerjaan kebanyakan sudah dinaikkan di BLP yaitu bidang SAH. Serta yang bersumber dari dana keistimewaan seperti penataan pedestrian tahap dua Jalan Jenderal Sudirman ke barat dan Jalan KH Ahmad Dahlan. “Harapannya bisa diusulkan lagi di 2021,” harapnya.

Total anggaran yang ada saat ini di DPUPKP hanya untuk peneliharaan dan insidentil sekitar Rp 3 miliar di semua bidang. Itu sebatas untuk perbaikan ringan. Sebelumnya yang sifatnya insidentil sudah ada beberapa kerusakan dan harus segera akan ditangani seperti talut yang longsor di beberapa titik. (wia/pra)

Jogja Utama