RADAR JOGJA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIJ tengah merampungkan standar operasional prosedur (SOP) protokol Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Targetnya, draft seluruh organisasi pemerintah daerah (OPD) wajib rampung 4 Juni. Untuk selanjutnya dipresentasikan dan menjalani evaluasi kajian.

Sekprov Pemprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji menuturkan kesiapan ini terkait skema the new normal. Penerapannya adalah sistem kerja internal setiap OPD. Berlanjut dengan wujud pelayanan publik. Berupa penerapan SOP Protokol Covid-19.

“Kalau internal, apakah ada perluasan tempat kerja, diberi sekat, bekerja penuh atau sistem shift. Targetnya Kamis depan (4/6) presentasikan ke saya, setelahnya segera dibawa ke pak Gubernur (Hamengku Buwono X),” jelasnya, ditemui di Gedhong Pracimosono Kompleks Kepatihan Pemprov DIJ, Kamis (28/5).

Tak sekadar penguatan protokol kesehatan, adapula optimalisasi teknologi informasi. Khususnya OPD yang memiliki kaitan dengan pelayanan publik secara langsung. Tujuannya untuk meminimalisir kontak fisik dan terjadi kerumunan.

“Nanti Dinas Perijinan optimalkan teknologi untuk menerbitkan permohonan ijin. Optimalkan pelayanan jarak jauh, selama antivirus (Covid-19) belum ditemukan,” katanya.

Aji juga meminta OPD melibatkan aktif mitra kerja terkait. Seperti keterlibatan PHRI, ASITA, Organda hingga pengelola mall. Konsepnya adalah keterlibatan sebagai subjek dalam sebuah kebijakan. Sehingga ada wujud tanggungjawab secara mandiri untuk turut menjalankan kebijakan.

Dalam SOP itu juga mencantumkan sejumlah kesepakatan bersama. Apabila terjadi pelanggaran maka setiap pengelola mitra kerja siap menjalankan sanksi. Tentunya yang terkait dengan norma dalam SOP Protokol Covid-19.

“Ya seperti mall itu nanti dikoordinasikan Disperindag. Setiap mall kan memiliki spesifikasi yang berbeda, imbasnya ke kebijakan yang disusun. Misal ada yang melanggar, maka penyelenggara atau pengelola siap menerima sanksi,” ujarnya.

Kunci the new normal adalah disiplin diri. Keterlibatan masyarakat sebagai subjek dari kebijakan. Itulah mengapa setiap SOP disusun bersama mitra kerja. Harapannya ada urun rembuk didalamnya. Sehingga muncul kesepakatan bersama.

“Kalau masuk mall atau pasar tidak pakai masker ya suruh pulang. Kalau ada kejadian (kasus positif Covid-19), untuk pengadaan PCR atau RDT itu jadi tanggungjawab pengelola,” katanya.

Kepala Disperindag DIJ Aris Riyanta tengah berkoordinasi dengan mitra kerja. Dia berharap nantinya ada satu kesepakatan bersama. Tak sekadar sebagai objek kebijakan tapi penyusun. Untuk kemudian menjadi konsep sebagai draft SOP protokol Covid-19.

Sektor perdagangan, lanjutnya, memiliki peran penting. Pertama sebagai sektor perekonomian seluruh elemen masyarakat. Selanjutnya adalah ruang pertemuan antara produsen dan konsumen. Apabila tak ditata maka dapat menjadi resiko persebaran Covid-19.

“Harus paham implementasi terlebih kalau ada new normal. Makanya kami membahas satu konsep, harus bicarakan dengan mereka dan sifatnya keterlibatan aktif. Menyusun bersama mereka, karena kaitannya sarana prasarana,” ujarnya.

Tak menutup pula pemanfaatan teknologi informasi. Konsep bersambut baik dengan budaya belanja online. Kedepannya dapat memenuhi beragam kebutuhan primer. Seperti transaksi bahan pokok konsumsi.

Aris memandang pandemi Covid-19 tidak mengurangi tingkat konsumsi. Justru proses transaksi tetap berjalan. Bedanya kali ini produsen dan konsumen tidak bertatap muka secara langsung. Gerakan ini diakui olehnya mendukung aksi ketahanan pangan.

“Belanja online bisa menjadi gaya baru dalam bertransaksi. Ini bisa meminimalisir penularan tanpa mengganggu proses transaksi. Faktanya sekarang seperti itu, walau pandemi tapi konsumsi tetap jalan terus. Artinya produksi juga harus tetap berjalan,” katanya. (dwi/tif)

Jogja Utama