RADAR JOGJA – Polda DIJ mulai bertindak tegas terhadap pendatang dari dan ke arah Jogjakarta. Persyaratan utama mobilisasi adalah warga yang memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM). Acuannya adalah Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 47 tahun 2020.

Kabid Humas Polda DIJ Kombes Pol Yuliyanto menegaskan aturan ini sebagai wujud penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Implementasi kebijakan ini adalah Operasi Ketupat Progo 2020. 

Terfokus di tiga pintu masuk Jogjakarta.

“Mereka yang tak memiliki SIKM keluaran Pemprov DKI Jakarta tidak akan diperbolehkan kembali ke daerah ibukota. Masyarakat yang sudah di daerah, di luar Jakarta untuk tidak kembali lagi balik ke Jakarta kecuali memenuhi persyaratan untuk ke Jakarta,” tegasnya, Rabu (27/5).

Perwira menengah tiga melati ini memastikan SIKM adalah syarat wajib. Warga juga wajib melapor ke Gugus Tugas Covid-19 DIJ apabila ingin kembali ke Jakarta. Pihaknya juga siap berkoordinasi dengan instansi terkait khususnya Gugus Tugas Covid-19.

Masa Operasi Ketupat Progo Polda DIJ berakhir hingga 30 Mei. Walau begitu pengawasan tetap berlangsung setelahnya. Wujudnya adalah kegiatan patroli kepolisian yang ditingkatkan. Sasarannya adalah pintu perbatasan di Tempel, Prambanan, dan Temon.

“Setelah 30 Mei kegiatan tetap berlanjut, namun karena Operasi Ketupat berakhir maka kegiatan berikutnya adalah kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. Tentu rekan-rekan Polri akan berpedoman protokol Covid-19,” katanya.

Kepala Seksi Angkutan Dalam Trayek Dishub DIJ Rizki Budi Utomo memastikan tindakan tegas tak hanya sebatas SIKM. Apabila tak memenuhi protokol tetap putar balik. Mulai dari  kendaraan roda dua hingga kendaraan roda empat.

Berdasarkan catatan terbaru ada 22 kendaraan putar balik. Sebanyak 19 kendaraan putar balik dari pintu perbatasan Tempel Sleman. Adapula tiga kendaraan putar balik dari pintu perbatasan Temon Kulonprgo.

“Dua hari lalu saat shift malam ada 15 kendaraan putar balik. Kebanyakan tujuan perjalanan tidak jelas. Ada juga yang alasannya jalan-jalan, lalu tidak membawa surat-surat persyaratan,” ujarnya ditemui di Pos Penjagaan Tempel.

Peningkatan volume kendaraan mulai terjadi sejak lebaran. Begitu pula kendaraan bermesin yang dipaksa untuk balik arah. Dari hasil pemeriksaan, mayoritas berasal dari luar Jogjakarta. Termasuk tidak memiliki KTP asli Jogjakarta.

Skema penjagaan juga mulai diperketat. Salah satunya adalah penambahan personel Polisi dan TNI di seluruh pintu masuk. Tak sekadar mendampingi tapi juga memeriksa secara detail kendaraan. Mulai dari kelengkapan administrasi hingga jumlah penumpang didalamnya.

“Beberapa hari ini ada peningkatan cukup banyak putar balik. Sudah mulai lebih tegas. Bahkan perjalanan jarak pendek kalau tidak pakai masker kami hentikan. Jajaran TNI Polri mulai melihat dalam kabin, kalau ada yang tidak pakai masker kami minta putar balik,” tegasnya. (dwi/tif)

Jogja Utama