RADAR JOGJA – Kepala Dinas Pariwisata DIJ Singgih Raharjo meminta pengelola dan manajemen destinasi wisata patuh pada regulasi. Untuk tidak beroperasi tanpa koordinasi dengan jajaran pemerintah maupun Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kaitannya adalah kesiapan sarana prasarana atas protokol kesehatan.

Walau tidak ada sanksi, Singgih berharap sikap disiplin tetap ditegakkan. Sektor wisata, lanjutnya, memiliki peran penting dalam beberapa aspek. Selain memperkuat perekonomian tapi juga berdampak pada penanganan Covid-19.

“Kami sarankan jangan operasional dulu lah, karena nanti pasti akan menimbulkan kerumunan. Ini berpotensi persebaran Covid-19 semakin tidak terkendali. Setidaknya sampai SOP protokolnya jadi,” tegasnya, Selasa (26/5).

Singgih menuturkan objek wisata di Jogjakarta relatif terkendali. Baik pengelola maupun warga ikut berperan aktif. Salah satu contoh kasus adalah kawasan pantai selatan. Tak sedikit warga maupun pengelola yang menolak pengunjung yang datang. Tujuannya tidak ada mobilisasi warga yang menimbulkan kerumunan. Khususnya para wisatawan yang berasal dari luar daerah.

“Jogjakarta relatif terkendali, pantai Baron kemarin ada yang masuk, langsung diperingatkan oleh tim SAR. Termasuk yang di Parangtritis itu mereka suruh putar balik. Bukti bahwa kesadaran masyarakat cukup bagus, agar tak berwisata di tengah pandemi,” katanya.

Walau begitu Singgih tak menampik adanya sejumlah destinasi wisata milik BUMN yang akan beroperasi. Terutama yang ternaungi PT Taman Wisata Candi (TWC). Dua objek wisata berada dj Jogjakarta, tepatnya Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko.

Manajemen PT TWC juga telah berkoordinasi dengan Pemprov DIJ terkair dibukanya kembali pintu wisata di dua situs bersejarah itu. Hanya saja operasional objek wisata masih tahap uji coba.

“Kalau BUMN sudah selesai menyusun SOP secara detail. Awal Juni ini hanya uji coba dan terbatas. Komunikasi dengan Pemda minta ijin uji coba dahulu. Hanya dua destinasi, Candi Prambanan dan Ratu Boko,” ujarnya.

Terlepas dari kebijakan BUMN, Singgih memastikan belum ada objek wisata yang beroperasi. Seluruhnya masih sepakat untuk menutup operasionalnya. Waktu ini dimanfaatkan untuk memperbaiki fasilitas objek wisata.

Beragam perbaikan yang dilakukan adalah pembersihan dan peningkatan fasilitas destinasi wisata. Penambahan fasilitas cuci tangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hingga penyusunan standar operasional prosedur Protokol Covid-19.

“Saat ini destinasi wisata yang off malah fokus perbaikan fasilitas maupun tata kelolanya. Langkah ini juga upaya menyambut the new normal,” katanya. (dwi/tif)

Jogja Utama