RADAR JOGJA – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Pemprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji mengatakan DIJ perlu melakukan kajian secara mendalam atas persiapan dan dampak penerapan the new normal. Sehingga skema ini bisa berjalan optimal tanpa kendala.

Berdasarkan kajian sementara, skema ini bisa berjalan Juli. Tepatnya setelah program bantuan sosial pemerintah pusat berakhir. Pertimbangannya adalah melihat kesiapan secara ekonomi. Baik masyarakat maupun pemerintah.

“Yang jelas begini mungkin bisa dihitung bahwa bantuan sosial itu sampai Juni. Maka harus diperhitungkan bagaimana harus cermat betul menghitung dampak ekonomi,” jelasnya ditemui di Bangsal Kepatihan Pemprov DIJ, Jumat (22/5).

Pemprov DIJ tengah menyiapkan Juli sebagai implementasi the new normal. Hanya saja bukan berarti skema ini terwujud sepenuhnya. Jajarannya tetap menunggu hasil kajian lintas sektoral. Sehingga kebijakan ini bisa berlaku efektif dia semua sektor.

Skema Juli mengacu pada berakhirnya program bantuan sosial. Khususnya kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Pemerintah pusat sendiri menargetkan bansos berlangsung tiga bulan. Tepatnya dari April hingga Juni.

“Kami memahami masyarakat juga akan kesulitan, disatu sisi APBD dan APBN juga terbatas. Masyarakat juga ingin mengembangkan diri, tetapi sekali lagi walaupun nanti ke depan akan kita lakukan seperti itu (the new normal) protokol kesehatan tetap menjadi yang nomor satu,” tegasnya.

Mantan Kepala Disdikpora DIJ ini mencontohkan sektor pendidikan. Apabila beraktivitas normal maka ada perubahan besar dalam aktivitasnya. Para siswa tidak bisa lagi duduk dalam satu bangku. Harus ada jarak sebagai wujud protokol Covid-19.

Kemudian cuci tangan dan pengenaan masker menjadi budaya wajib di sekolah. Apabila ada siswa yang melanggar maka mendapat poin pelanggaran. Langkah ketegasan ini guna membangun disiplin demi kesehatan bersama.

“Apakah kemudian satu kelas yang biasa isi 30 lalu diisi 15 siswa supaya jaga jarak. Tapi ini belum final, masih disusun. Termasuk wacana kelas bergantian secara online. Jadi bergantian masuknya selang hari,” katanya.

Skema ini juga berlaku untuk sektor lainnya. Mulai dari perindustrian perdagangan hingga pariwisata. Para pelaku usaha harus merombak total konsep berjualan. Meminimalisir interaksi langsung sebagai konsekuensi the new normal.

Dia mengingatkan kembali wejangan dari Gubernur DIJ Hamengku Buwono X. Dalam tatanan ini masyarakat bukan lagi sebagai objek kebijakan pemerintah. Masyarakat harus mengubah pola pikir sebagai subjek. Sehingga dengan kesadaran diri turut menyukseskan segala wujud protokol yang berlaku. 

“Tentunya semua wacana yang masuk menjadi bahan pertimbangan untuk menyusun SOP Gugus Tugas Covid-19. Sesuai bidang-bidangnya, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang kesehatan bidang pendidikan dan lain-lain itu masing-masing akan menyusun protokol,” ujarnya.(dwi/tif)

Jogja Utama