Diambil dari DPT KPU Pemilu 2014

RADAR JOGJA – Jutaan data daftar pemilih tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibobol oleh peretas, sejak Kamis (21/5) malam. Mayoritas adalah data warga dari DIJ. Itu diungkap oleh akun @underthebreach, yang sebelumnya juga mengungkap penjualan data pengguna Tokopedia.

Penjual data mengklaim memperoleh hasil retasan dari KPU yang dijual dalam bentuk softfile atau PDF. Jutaan data DPT yang dijual peretas lengkap mencantumkan nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK) hingga Kartu Keluarga (KK). Sebanyak 2,3 juta data DPT yang ditawarkan sebagian besar merupakan  pemilih asal DIJ yang tersebar di lima kabupaten/kota.

Ketika dikonfirmasi, Ketua KPU DIJ Hamdan Kurniawan mengatakan, data yang bocor merupakan softfile DPT Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Menurutnya, DPT memang bersifat terbuka. Sehingga sengaja diumumkan ke publik untuk memenuhi unsur keterbukaan. Hal tersebut diatur pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 8/ 2012 tentang Pemilu.

Pada Pasal 38 ayat (5) menyebutkan, KPU kabupaten/kota wajib memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada partai politik peserta pemilu di tingkat kecamatan dalam bentuk salinan softcopy atau cakram padat dalam format yang tidak bisa diubah paling lambat tujuh hari setelah ditetapkan. “Itu memang untuk kebutuhan publik dan bisa diakses,” jelasnya, Jumat (22/5).

Dia menambahkan, data yang tersebar adalah berdasarkan meta data pada 15 November 2013 lalu. “Data kependudukan yang dibagikan diduga salinan digital DPT untuk Pemilu 2014,” katanya. Menurutnya, walapun bersifat terbuka, seharusnya elemen data pribadi masyarakat tetap dilindungi. Namun “Seharusnya data tersebut harus dirahasiakan,” tambahnya.

Hinga saat ini KPU pusat tengah menelusuri akun peretas yang menyebar luaskan dan menjual data DPT tersebut. “Dilakukan juga pengecekan internal, server, dan yang lainnya,” tuturnya.

Terpisah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIJ Roni Primantohari mengaku sudah mengetahui informasi tersebut. Pihaknya juga sudah melakukan komunikasi dengan KPU. Hasilnya dari pengakuan KPU, semua data terpusat di server KPU pusat. Informasinya server KPU juga aman dari peretasan. “Kemungkinan yang beredar itu dari data yang pernah diminta dalam bentuk soft copy, karena server KPU aman,” ungkapnya.

Dia pun berharap warga DIJ berhati-hati. Terlebih dengan tersebarnya NIK dan KK bisa dimanfaatkan untuk mendaftar kartu prabayar, kartu kredit, hingga pinjaman online. Karena itu, jika ada yang meminta konfirmasi NIK dan KK diminta lebih waspada. “Lebih bijaksana saja, jangan sembarangan memberikan NIK,” pesannya. (tor/din/pra)

Jogja Utama