RADAR JOGJA – Sekretaris Provinsi Pemprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji meminta pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan pelonggaran moda transportasi. Kaitannya adalah efektifitas kebijakan terhadap penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Fakta di lapangan menyebutkan adanya lonjakan jumlah pengguna transportasi.

Aji menilai kebijakan ini bisa efektif apabila tepat sasaran. Artinya warga yang memanfaatkan memang ada keperluan mendesak. Khususnya terkait keperluan pendidikan, bisnis, maupun penanganan Covid-19.

“Regulasi ini sudah bagus, tapi di lapangan terjadi masalah. Ya apa iya yang punya keperluan khusus bisa sebanyak itu. Perlu ada evakuasi manfaat tidaknya kelonggaran moda transportasi,” jelasnya, ditemui di Kompleks Kepatihan Pemprov DIJ, Senin (18/5).

Salah satu pertimbangannya adalah perpindahan penduduk dari kawasan pandemi Covid-19 menuju berbagai daerah. Alhasil kebijakan awal tentang penanganan Covid-19 tak efektif. Terutama bagi daerah yang sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Menurut mantan Kepala Disdikpora DIJ ini akan timbul masalah baru. Terutama bagi daerah yang menerima penduduk asal daerah pandemi Covid-19. Memanfaatkan celah kebijakan sebagai upaya mudik terselubung namun legal.

“Saran saya jangan dilonggarkan kalau banyak dilanggar, tapi kalau mau tetap jalan, protokol diperkuat. Awasi celah agar tidak menjadi celah untuk dimanfaatkan,” katanya.

Pemprov DIJ sendiri telah mendata jumlah pengaju surat permohonan. Data terakhir hanya terdapat satu warga. Yakni seorang mahasiswa luar daerah yang akan pulang daerah. Keperluannya adalah menjenguk orangtua yang sakit.

“Sampai saat ini yang mengajukan hanya satu orang terdata di BPBD DIJ. Kalau ASN belum ada yang ijin,” ujar Ketua Sekretariat Gugus Tugas Covid-19 DIJ ini.

Aji juga menyoroti kedisplinan masyarakat. Masih tingginya mobilitas di tempat publik menjadi sorotan utama. Bukan karena dasar pekerjaan tapi hanya sekadar nongkrong. Tentunya ini berbanding terbalik atas upaya penanganan Covid-19.

Pemprov DIJ, lanjutnya, membuka opsi penerapan PSBB. Kebijakan ini bisa berlaku apabila masyarakat enggan menerapkan protokol Covid-19. Khususnya mengurangi aktivitas luar ruang. Adapula skema sanksi atau denda bagi warga yang masih ngeyel.

“Kalau masyarakat tidak mau disiplin ya bisa PSBB atau aturan sanksi denda. Masyarakat itu subjek jadi harus aktif. Kami tidak mau perkembangan kasus positif (Covid-19) bertambah. Belum lagi orang yang melarikan dari daerah pandemi,” tegasnya.

Kepala Pelaksana BPBD DIJ Biwara Yuswantana mengakui ada celah pelonggraan moda transportasi. Salah satunya adalah pemalsuan surat tugas maupun surat kesehatan. Untuk menutup celah ini, pihaknya terus berkoordinasi lintas instansi.

Pihaknnya juga mengetatkan pos pemeriksaan di stasiun, bandara, terminal hingga pos perbatasan. Fungsinya untuk menjaring warga yang masih ngeyel. Memanfaatkan relaksasi aturan untuk mudik.

“Terkait itu kami menempatkan tim gabungan unsur TNI dan Polri di stasiun dan bandara. Tim itu mengawasi dan mengendalikan supaya kriteria syarat mobilitas tetap berjalan,” katanya.

Untuk menguatkan aturan, Dinkes DIJ, lanjutnya telah menerbitkan Surat Edaran. Kaitannya adalah detail surat sehat dalam syarat relaksasi moda transportasi. Sehingga regulasi berlaku ketat dan tanpa celah.

“Tim lapangan tentu harus lebih teliti dalam mengecek legalitas surat. Kalau langsung stasiun menyerahkan surat negatif covid. kalau dari Fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan) surat sehat tapi juga tetap harus tesnya negatif (Covid-19),” tegasnya. (dwi/tif)

Jogja Utama