RADAR JOGJA – Kebutuhan bahan pangan menjadi salah satu yang menjadi perhatian selama masa pandemi korona ini. Untuk itu DPD PDIP DIJ, melalui fraksinya di DPRD DIJ dan Kabupaten/Kota diminta mengajukan penganggaran untuk ketahanan pangan.

“Semua fraksi di DPRD tingkat satu dan dua sudah diinstruksikan mengajukan anggaran (untuk ketahanan pangan), turunnya kapan tergantung penganggaran,” kata Sekretaris DPD PDIP DIJ Totok Hedi Santosa disela penyerahan bantuan APD di kantor DPD PDIP DIJ, Jumat (15/5). Diakuinya, selama pageblug korona ini, ketersediaan pangan untuk masyarakat menjadi hal yang perlu diperhatikan.

PDIP DIJ sendiri, lanjut dia, sudah mensosialisasikan dan mendukung gerakan menanam bahan pangan ke masyarakat. Jenis bahan pangan, mulai dari sayur, buah, umbi, peternakan hingga perikanan dianjurkan untuk ditanam masyarakat. “Bagi warga di perkotaan, sudah kami instruksikan untuk mengenalkan konsep urban farming, sebagai solusi keterbatasan lahan,” tuturnya.

Totok menambahkan, semua elemen di PDIP sudah diminta bergerak untuk membantu masyarakat. Mulai dari sosialisasi supaya tidak tertular korona, membuat dapur umum, hingga penyerahan bantuan APD dan masker untuk tenaga kesehatan. Yang terbaru, pihaknya menyerahkan bantuan ke Puskesmas di Depok Sleman. “Karena di sana sudah masuk zona merah,” tuturnya.

Penyerahan dilakukan melalui pimpinan ranting Depok, Sleman. Totok mengaku, pelibatan ranting untuk melakukan komunikasi dengan puskesmas dan masyarakat. Sekaligus untuk menjaring data dan informasi dari masyarakat. “Nantinya akan diteruskan ke fraksi-fraksi di DPRD,” ungkapnya.

Diakuinya, meski sebagai partai mitra pemerintah, PDIP tidak segan untuk mengkritik. Terutama jika kondisi di masyarakat yang tidak sesuai dengan laporan pemerintah.Termasuk untuk data penerima bantuan sosial. Jika ada ketidaksesuaian akan diteruskan ke pemerintah. “Jangan terus dipikir yang menanggung partai,” tegasnya.

Dia menyebut hal itu sudah dilakukan sejak awal pandemi, Maret lalu. “Kalau banyak yang mengkritik partai tidak ngapa-ngapain, ya karena memang bukan tugas kami tapi tugas Gugus Tugas, tapi di masa transisi ini kami (PDIP) sebagai jembatan pemerintah dan masyarakat,” ungkapnya. (tor/pra)

Jogja Utama