RADAR JOGJA – Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB X) menyoroti masih rendahnya kedisiplinan masyarakat selama masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Salah satu acuannya adalah aktivitas luar ruang. Selain berkerumun juga tidak menggunakan masker hingga physical distancing.
Raja Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat ini menegaskan kunci penanganan Covid-19 sangatlah mudah. Paling utama adalah patuh terhadap protokol Covid-19. Ditanamkan sebagai kesadaran bukan sekadar wujud patuh kepada aturan.

“Berharap masyarakat mau mendisiplinkan diri. Sebetulnya kita PSBB (pembatasan sosial berskala besar) atau tidak, kalau patuh disiplin, mengendalikan diri di rumah, masalah selesai,” jelasnya, ditemui di Gedhong Wilis Kompleks Kepatihan Pemprov DIJ, Jumat (15/5).

Sayangnya anjuran dari HB X ini tak sepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat. Faktanya masih banyak warga yang beraktivitas di luar rumah. Khususnya yang hanya sekadar nongkrong atau berpergian tanpa tujuan yang jelas.
Aktivitas ini tentu berbanding terbalik dengan konsep protokol Covid-19. Khususnya dalam meminimalisir persebaran virus asal Wuhan Tiongkok ini. Itulah mengapa HB X meminta agar kedisplinan dan kesadaran diri menjadi pegangan utama.

“Tapi kesulitannya masih sama. Untuk menahan diri tidak keluar rumah karena tidak penting. Itu kok kayaknya rekoso. (Tetap) coba berdialog dengan warga untuk patuh protokol kesehatan,” katanya.

Terkait desakan warga untuk menerapkan PSBB, HB X tak mempermasalahkan. Disatu sisi, HB X juga berharap warga siap atas konsekuensinya. Terutama dalam membatasi diri atas aktivitas luar ruang. Hingga akhirnya Jogjakarta dinyatakan dalam kondisi aman dari Covid-19.

Menurutnya cara paling ideal tetap disiplin dan kesadaran diri. Meminta masyarakat tak lagi sebagai objek kebijakan. Tapi mampu meningkatkan kapasitas diri sebagai subjek. Artinya turut menjalankan konsekuensi sebagai kesadaran diri bukan sekadar patuh aturan.

“PSBB bisa saja untuk memberikan yang tidak disiplin itu. Tapi sebelum itu lebih baik kesadaran masyarakat. Tak sekadar pelaksana dan korban atau objek kebijakan pemerintah daerah tapi subjek dalam proses untuk disiplin diri,” tegasnya.

HB X kembali mengenang Jogjakarta medio 2006 dan 2010. Tepatnya saat peristiwa Gempa Bantul dan Erupsi Merapi. Dibalik bencana, sifat gotong royong masyarakat sangatlah kuat. Walau sesama menjadi korban namun semangat bangkit bersama sangatlah kuat.

“Agar bisa partisipasi sepeti 2006 dan 2010. Kami terima kasih dimana warga masyarakat saling membantu. Tapi juga punya kesadaran mendisiplinkan diri. Itu bisa jadi contoh yang bagus,” katanya.

Kepala Satpol PP DIJ Noviar Rahmad mengakui pelanggaran masih kerap ditemukan. Mayoritas adalah berkerumun dalam waktu dan tempat yang sama. Ditambah lagi tidak mengenakan masker saat beraktivitas luar ruang.
Tergabung dalam Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) Gugus Tugas Covid-19 DIJ, Satpol PP DIJ tak sendiri. Hampir setiap hari instansi ini patroli bersama jajaran Polri dan TNI. Sasarannya adalah sejumlah titik kerumunan masyarakat.

“Selama ini Gakkum Gugus Tugas Covid-19 siang malam lakukan patroli gunakan. Faktanya masih banyak yang belum gunakan masker. Kuncinya sebenarnya tinggal di rumah kalau terpaksanya keluar ya wajib pakai masker,” ujarnya.

Di satu sisi ketegasan ini diakuinya masih bersifat edukasi dan himbauan. Jajarannya belum menerapkan sanksi kepada para pelanggar disiplin protokol Covid-19. Hanya saja ada wujud sanksi sosial. Tentunya atas keterlibatan masyarakat dalam menilai pelanggaran.

“Seperti transaksi di pasar, toko atau pusat perbelanjaan. Kepada penjual terutama di pasar agar tidak melayani pembeli yang tidak pakai masker. Pembeli juga jangan mau transaksi dengan penjual yang tidak pakai masker,” sarannya. (dwi/tif)

Jogja Utama