RADAR JOGJA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIJ telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Ada tiga bantuan sosial yang mulai didistribusikan secara bertahap. Mulai dari bansos kepada pekerja informal, warga terdampak Covid-19 dan mahasiswa luar Jogjakarta.

Bansos kepada warga terdampak menyasar kepada 169.383 kepala keluarga (KK). Masing-masing mendapatkan Rp 400 ribu yang diberikan sebanyak tiga kali. Untuk medio April, Mei dan Juni. Bantuan ini melengkapi bansos dari pemerintah pusat sebesar Rp 200 ribu.

“Pemerintah pusat memberikan bantuan Rp 200 ribu, lalu kami tambah dari APBD Rp 400 ribu. Jadi nanti warga terimanya Rp 600 ribu selama tiga bulan. (Penyaluran) Bertahap, pertama kali dilakukan di Wonosari,” jelasnya, ditemui Gedhong Wilis Kompleks Kepatihan Pemprov DIJ, Jumat (15/5).

Bantuan dari pemerintah pusat sendiri adalah wujud tiga program. Mulai dari program bantuan sembako perluasan, bantuan sembako reguler dan program penerima keluarga harapan (PKH). Bantuan sebesar Rp 200 ribu ini tersalur hingga Desember. Turunnya APBD DIJ guna menggenapkan bantuan menjadi Rp 600 ribu.

Dalam program ini, Pemprov DIJ menyalurkan bantuan sebesar Rp 203.259.600.000. Penyaluran bansos Pemprov DIJ ini melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIJ. Mekanismenya berupa by name by address.

“Jadi yang bantuan pemerintah pusat Rp 200 ribu itu untuk KK miskin sampai Desember. Karena ada pandemi Covid-19 kami tambahi Rp 400 ribu. Mekanismenya by name by address lewat BPD DIJ,” katanya.

Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini berpesan agar ada pengawasan ketat. Selain itu juga terbuka dalam penyajian data penerima. Sehingga warga bisa mengetahui apakah dirinya mendapatkan bansos dari pemerintah atau tidak.

Pemprov DIJ sendiri telah melakukan verifikasi kepada penerima bantuan. Namun HB X tetap meminta kejujuran dari warga. Apabila belum menerima harus segera melapor. Begitupula apabila masuk daftar ganda maka wajib mengembalikan.

Mekanisme pengambilan bansos berlaku ketat. Penerima bansos wajib datang tanpa diwakili. Menunjukan kartu tanda penduduk (KTP) dan menyerahkan fotokopi KTP. Lalu menandatangani pernyataan bahwa tidak menerima bantuan lebih dari satu program.

“Bagi mereka yang merasa belum mendapatkan atau kondisi ekonomi perlu bantuan silahkan sampaikan kepada pak Lurahnya. Tapi kalau dianggap dobel maka kembalikan. Kami buka dana tampungan di BPD. Ada pula daftar penerima yang ditempelkan di setiap kelurahan,” ujarnya.

Untuk tenaga kerja informal, Pemprov DIJ menyalurkan bantuan 50 ton beras. Sasarannya adalah buruh gendong, tukang becak, kusir andong dan warga terdampak yang tak memiliki pemasukan tetap lainnya. Masing-masing warga mendapat 5 kilogram beras.

“Adapula bantuan untuk teman-teman mahasiswa di asrama tapi tidak bisa pulang kampung. Berupa sembako, kalau jumlah belum tahu persis karena masih didalami,” katanya.

Tak hanya Pemprov, pemerintah tingkat dibawah juga mulai menyalurkan bansos. Salah satunya adalah Kecamatan Ngemplak. Berupa beragam kebutuhan bahan pokok pangan. Totalnya ada 500 paket bansos yang nantinya tersalurkan ke masing-masing desa.

Camat Ngemplak Siti Wahyu Purwaningsih menuturkan penyaluran bansos menyasar warga terdampak Covid-19. Kedepannya akan ada bansos tahapan kedua. Harapannya mampu membantu masyarakat terdampak secara simultan.

“Kami usahakan konsisten dan ada bantuan gelombang berikutnya. Data baru, ada 200 warga yang belum tersentuh bansos, ini yang kami sasar. Bantuan berupa paket sembako 2,5 kilogram beras, 1 kilogram gula pasir, 1 liter minyak goreng dan 1 bungkus mie telur,” ujarnya. (dwi/tif)

Jogja Utama