RADAR JOGJA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIJ memastikan belum ada pengajuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pernyataan ini guna menjawab wacana PSBB se-pulau Jawa oleh Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB). Jogjakarta saat ini tetap bertahan dengan status tanggap darurat.
Walau begitu upaya penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tetap maksimal. Salah satunya dengan memperbanyak uji rapid diagnose test (RDT). Tak hanya sebagai kontak tracing tapi juga screening kepada khalayak publik.
“Pada prinsipnya kemarin pada rapat terbatas dengan Presiden dan beberapa Menteri intinya memang akan dilakukan beberapa kajian. Nah untuk Jogjakarta sendiri sampai hari ini memang belum untuk mengajukan PSBB. Kami masih dengan status Tanggap Darurat,” jelas Sekretaris Provinsi (Sekprov) Pemprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji ditemui di Komplek Kepatihan Pemprov DIJ, Rabu (13/5).
Mantan Kepala Disdikpora DIJ ini menjabarkan pertimbangan belum pengajuan PSBB. Paling utama adalah melihat kesiapan Kabupaten dan Kota. Hasil koordinasi selama ini juga tetap bertahan dalam status tanggap darurat.
“Pertimbangan untuk PSBB masih kami konsultasikan dengan Jakarta (pemerintah pusat). Nah dari hasil koordinasi, kabupaten kota dengan provinsi kami anggap belum perlu mengajukan PSBB,” ujarnya.
Terkait RDT massal telah terimplementasi. Sasarannya adalah pusat keramaian di wilayahnya masing-masing. Seperti pusat perbelanjaan tradisional maupun modern. Juga menyasar pusat kerumunan warga lainnya.
Teknik yang digunakan adalah random sampling. Dari satu titik kerumunan akan diambil sampling sebanyak 200 hingga 500 orang. Sasarannya adalah orang yang termobilisasi di lokasi tersebut. Pengambilan sampling dilakukan ditempat.
“Misal pasar nanti yang diambil penjual dan pembelinya. Lalu kalau supermarket nanti pengunjung dan karyawannya. Harapannya apakah untuk menemukan di situ ada penularan atau tidak,” katanya.
Di satu sisi upaya ini tetap membutuhkan banyak RDT kit. Pemprov DIJ, lanjutnya, telah berkoordinasi dengan BNPB. Kaitannya adalah ketersediaan RDT kit selama penyelenggaraan RDT massal.
Seluruh materi ini telah dibahas dalam rapat koordinasi. Dipimpin langsung oleh Gubernur DIJ Hamengku Buwono X. Wacana terdekat adalah pengembangan terhadap rapid tes secara massal khususnya di tempat keramaian.
“Sudah disampaikan ke Bapak Bupati dan wakil Bupati yang hadir. Akan kami hitung kebutuhan berapa kekurangan (RDT kit) nanti pak Gubernur (HB X) sudah memerintahkan kepala BPBD untuk segera komunikasi dengan BNPB,” ujarnya.
Tindak lanjut dari RDT massal adalah ketersediaan lokasi isolasi. Tercatat saat ini kapasitas ruang isolasi rumah sakit rujukan telah terisi 70 persen.
“Tidak semua hasil yang reaktif harus masuk ke rumah sakit. Setiap wilayah sudah menyiapkan lokasi isolasi. Bisa pakai fasilitas milik pemerintah seperti balai Diklat hingga balai atau gedung milik pemerintah desa,” katanya.
Bupati Kulonprogo Sutedjo telah mengantisipasi. Pihaknya telah menyiapkan RDT massal di sejumlah titik kerumunan massa meski hingga saat ini Kulonprogo tidak terjadi local transmision.
“Semua kasus Covid-19 di Kulonprogo masih imported cases. Tapi kami siap menyelenggarakan rapid tes massal. Fokusnya di tempat keramaian seperti pasar dan pusat perbelanjaan. Memang masih ada yang ramai,” katanya. (dwi/tif)
