RADAR JOGJA – Ismubingah hanya tinggal seorang diri di kampung Balirejo RT 52 / RW 05, Muja Muju, Umbulharjo. Untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dia bekerja membantu di rumah tetangganya. Namun, sudah dua bulan ini dia tidak bekerja karena dirumahkan.

Dalam kondisi seperti ini, dia merasa terbantu dengan mulai dicairkannya bantuan langsung tunai (BLT) tahap pertama dari APBD Kota Jogja, Selasa (12/5). Bahkan BLT untuknya berkesempatan diserahkan langsung Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi. “Saya merasa terbantu dengan bantuan ini, hitung-hitung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk menyambung hidup. Bisa untuk beli gas,” katanya.

Pemkot Jogja memberikan BLT kepada 13.814 penerima. Terdiri dari 8.331 KK  warga miskin dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sisanya yakni 5.438 KK warga miskin dari program Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS). Diambilkan dari APBD Kota Yogyakarta dengan nilai Rp1,8 juta untuk tiga bulan, yakni April, Mei dan Juni. “Diberikan secara paket, karena terlambat satu bulan. Dengan pemberian secara paket itu kan jadinya masyarakat bisa memanfaatkannya untuk yang lebih utama,” ungkapnya.

HP mengatakan, bantuan itu dapat menghidupkan ekonomi di lingkungan sekitarnya. Yaitu dengan membelanjakan kebutuhan di lingkungan sekitarnya. “Sehingga kebutuhan ekonomi di warga sekitarnya juga dapat tumbuh, seperti pasar, dan sebagainya,” kata HP

Menurut dia, sebenarnya masyarakat memiliki kebutuhan yang tidak sama antara satu sama lain. Karena itu bantuan dari Pemkot Jogja diberikan dalam bentuk uang tunai. Bukan paket sembako. “Ini kan paket untuk memenuhi kebutuhan selama tiga bulan. Sehingga jangan sampai sebelum waktunya, sudah habis,” pesannya.

Mantan wartawan itu berharap, dengan bantuan adanya segala bentuk bantuan untuk warga yang terdampak sudah dapat menjangkau semua. Mungkin ada satu atau dua yang tidak terdaftar diregister DTKS atau KMS. “Tetapi itu nanti akan tercover di prakerja,” imbuhnya.

Sebenarnya, lanjut dia, paket pemerintah kota, provinsi, kemensos, dan prakerja sudah menjaring seluruhnya. Hanya saja, untuk prakerja membutuhkan waktu, karena tidak bisa langsung dipantau. Kalau yang paket pemkot dan kemensos bisa langsung dipantau dan dengan provinsi pun bisa konsolidasi datanya. “Jadi benar-benar tidak ada dupliaksi atau dobel dan harapannya tidak salah sasaran. Semaksimal mugkin kami sama ratakan,” tegasnya.

Untuk bantuan tahap kedua, rencana akan disalurkan minggu depan. Sasarannya kurang lebih 8.600 data yaitu yang masuk DTKS tetapi tidak mendapat program dari Kemensos. “Masih ada sekitar 8.000 data yang harus diverifikasi. Kalau sudah selesai, Insyaallah minggu depan bisa kami salurkan,” jelas HP.

Kepala Dinas Sosial Kota Jogja Agus Sudrajat mengatakan, pendekatan yang digunakan untuk pemberian bantuan ini yaitu dari parameter KSJPS. Karena merupakan bantuan dari APBD kota. Kesulitannya adalah penerima manfaat, yakni by name harus ditarik untuk menjadi KK. Setelah itu baru dimintakan penilaian dilapangan. “Itu yang membuat lama. Karena satu KK hanya mendapatkan satu bantuan,” ungkap Agus.

Agus menyampaikan, bantuan dari pemerintah kota ini merupakan bentuk kepedulian dari pemerintah kota untuk masyarakat yang tidak mampu. Ada tiga hal yang harus diperhatikan. Yakni fakta, legalitas, dan anggraan. “Faktanya, banyak masyarakat yang terdampak. Legalitasnya kami harus mengacu pada data kemiskinan, tidak boleh asal memberikan. Untuk anggaran, harus memperhatiakan skala prioritas. Mana yang harus didahulukan. Ini yang menjadi penting. Karena anggarannya terbatas,” paparnya. (cr1/pra)

Jogja Utama