RADAR JOGJA – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Pemprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji menegaskan lonjakan kasus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tak semata menjadi acuan pengajuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Walau begitu pihaknya tetap melakukan penanganan tindakan medis secara optimal.

Pemprov DIJ, lanjutnya, telah meminta kepada jajaran Pemerintah Kota dan Kabupaten meningkatkan rapid diagnose test (RDT). Peningkatan kapasitas ini guna memetakan  persebaran Covid-19. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan tracing dan uji swab.

“PSBB pertimbangannya itu terjadinya proses persebaran transimisi lokal, adapula kondisi ekonomi. Kenapa malah giatkan tracing, agar setiap daerah terlihat hasilnya. Untuk kemudian jadi bahan pengambilan keputusan Gubernur (HB X) dan Gugus Tugas Covid-19,” jelasnya ditemui di Komplek Kepatihan Pemprov DIJ, Jumat (8/5).

Beragam skema telah disiapkan sebagai solusi penanggulangan. Selain RDT massal ada pula evaluasi pola penanganan di rumah sakit. Selanjutnya adalah karantina mandiri yang diterapkan oleh desa.

Aji menuturkan ada catatan khusus terkait karantina mandiri. Dari beberapa kasus justru menular antar keluarga. Artinya karantina mandiri di rumah belum efektif. Solusinya adalah melakukan karantina pemisahan. Artinya tidak serumah dengan orang yang sehat.

“Bisa siapkan tempat khusus agar pengawasan lebih mudah. Sekarang ada kecenderungan penularan lewat keluarga. Ini bisa jadi wewenang desa untuk menyiapkan tempatnya,” katanya.

Gubernur DIJ, lanjutnya, telah memerintahkan adanya pengetatan protokol kesehatan. Terutama kepada kerumunan yang ditemui di area publik. Opsinya berupa penerapan physical distancing atau membubarkan diri. 

Salah satu catatan adalah maraknya kerumunan massa di pusat perbelanjaan. Diakui olehnya protokol kesehatan di lokasi ini masih lemah. Mulai dari antrian belanja, hingga penggunaan masker oleh pedagang maupun pembeli.

“Gubernur (HB X) sudah perintahkan kepada Satpol PP, Dishub, TNI dan Polri untuk lakukan pengetatan terhadap kerumunan. Pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan pasti ada kerumunan. Boleh saja, tapi protokol kesehatan harus disiplin,” ujarnya.

Kepala Pelaksana BPBD DIJ Biwara Yuswantana telah berkoordinasi dengan BPBD kabupaten kota. Kaitannya adalah ketersediaan tempat karantina. Dia memastikan seluruh fasilitas telah siap apabila dibutuhkan.

“Sudah kami periksa dan laporannya siap apabila dibutuhkan. Menggunakan APBDes untuk persiapannya,” ujarnya.

Pihaknya juga tengah berkoordinasi dengan Disperindag maupun lurah pasar. Kaitannya adalah maraknya kerumunan di pusat perbelanjaan tersebut. Ditambah lagi penerapan protokol kesehatan belum optimal.

Kondisi ini memiliki resiko tinggi. Mengingat persebaran Covid-19 mudah terjadi. Apalagi terhadap kerumunan dalam waktu dan tempat yang sama. Apabila tak diantisipasi maka bisa menjadi klaster tersendiri.

“Dinas terkait dan lurah pasar bisa proaktif terkait ini. Implementasi protokol di pasar seperti apa. Memang mayoritas udah pakai masker tapi harus konsisten. Jadi sosialisasi wajib harian,” katanya. (dwi/tif)

Jogja Utama