RADAR JOGJA – Gubernur DIJ Hamengku Buwono X menegaskan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tak selamanya menjadi solusi terbaik menghadapi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Menurutnya langkah ini justru bisa tidak berjalan optimal apabila persiapan kurang. Perlu persiapan matang, tak hanya pemerintah tapi juga masyarakatnya.

Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini menegaskan kesadaran adalah kunci utama. Kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan secara optimal. Bahkan tanpa adanya PSBB, cara ini justru bisa menekan persebaran Covid-19.

“PSBB itu harus dilihat secara komplek manfaat dan dampaknya. Kami tidak ingin sektor ekonomi mati. Jangan berasumsi paling baik itu PSBB, habis semua ini PSBB itu. Habis semua,” jelasnya ditemui Kompleks Kepatihan Pemprov DIJ, Jumat (8/5).

Pernyataan HB X mengacu pada pelaksanaan PSBB di daerah lainnya. Bukannya patuh warga justru semakin ngeyel. Terbukti masih tingginya aktivitas luar ruang. Salah satu argumen yang muncul adalah terhentinya roda perekonomian.

“Faktanya juga dengan PSBB itu mereka yang enggak mau tertib itu ya pergi keluar. Itu kan yang enggak mau tertib saja. Kalau enggak mau mendisiplinkan diri untuk apa harus susah-susah (PSBB),” tegasnya.

HB X menegaskan disiplin diri protokol kesehatan sangatlah penting. Paling utama adalah menunda seluruh aktivitas luar ruang. Lalu menghindari tempat yang menjadi kerumunan massa. Cara ini berfungsi untuk memutus rantai persebaran Covid-19.

Sebaliknya, apabila masyarakat tetap ngeyel, maka Covid-19 tetap eksis. Ini karena penularan virus asal Wuhan Tiongkok ini terjadi secara droplet cairan. Sehingga potensi persebaran dalam kerumunan massa sangatlah besar.

“Sebetulnya corona ini penyakit mengatasinya paling murah. Tinggal di rumah, udah itu aja. Selama tidak pernah mau mengikuti, maunya sendiri dan tidak mendisiplinkan diri ya selamanya enggak akan pernah selesai (penularan Covid-19),” pesannya.

Berdasarkan catatan Gugus Tugas Covid-19 DIJ memang ada pelonjakan jumlah pasien. Mayoritas berasal dari klaster persebaran kerumunan massa. Sehingga sampai hari ini total tercatat secara kumulatif ada 137 kasus. Detailnya 73 pasien masih diisolasi, 57 pasien sembuh dan 7 meninggal dunia.
Walau terbilang besar, namun HB X meyakini PSBB belum menjadi solusi bagi Jogjakarta. Masih perlu kajian epidemiologi mendalam. Status ODP atau PDP juga tidak bisa sebagai acuan pengajuan PSBB.

“Makanya dilihatnya yang (pasien) positif, yang meninggal jelas positif. Persyaratannya di situ. Selain itu perlu dipastikan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat, fasilitas layananan kesehatan, syarat-syarat keamanan untuk penegakan hukum dan lain sebagainya,” katanya. (dwi/tif)

Jogja Utama