RADAR JOGJA – Jatah hidup (Jadup) dari anggaran dana desa untuk bantuan sosial (bansos) kepada keluarga miskin terdampak Covid-19 berupa bantuan langsung tunai (BLT) baru akan diinstruksikan ke desa dan kecamatan pada Jumat (1/5). Hal ini dilakukan untuk tahapan verifikasi data penerima bantuan.

Juru Bicara Tim Gugus Penanganan Covid-19 Kabupaten Sleman Shavitri Nurmala menjelaskan verifikasi data dilakukan agar bantuan dari pusat, provinsi, dan kabupaten tidak saling tumpang tindih dan merata. Nantinya, kepala desa setempat akan bertanggungjawab secaran penuh atas data yang telah ditanda tangani. “Kades tanda tangan bertanggungjawab mutlak atas data,” jelas perempuan yang kerap disapa Evie itu Senin (27/4).

Evie memastikan, Jumat mendatang pendataan dan verifikasi di setiap kecamatan akan selesai. Verifikasi juga dilakukan paralel oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Setelah verifikasi usai, BLT dari dana desa baru bisa dicairkan. Hanya saja, pemberian bantuan langsung tunai bisa dibetikan oleh pihak desa ke masyarakat apabila data telah terverifikasi ditandatangin bupati.

Menurut Evie, masih ada data yang perlu diselesaikan oleh dinas sosial terkait bansos Covid-19. Sebab ada bantual sosial pangan (BSP) tambahan untuk keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 26.448 yang diberikan sembilan kali dari April sampai Desember. “Tidak ada usulan pergantian,” tambahnya.

Sedangkan yang masih ada usulan pergantian adalah bantuan sosial tunai (BST) berupa uang tunai sebesar Rp 600 ribu. Bantuan ini kan diberikan tiga kali pada April, Mei dan Juli kepada 30.778 KPM. Sedangkan sembako dari Pemda DIJ bernilai Rp 625 ribu yang akan dibagikan dua kali. “Sekitar 12 ribuan KPM,” ungkap Evie. (eno/din)

Jogja Utama